Edisi 14-08-2019
Kendaraan Gas Minta Dibebaskan Ganjil-Genap


JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas (APCNG) Indonesia meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan perlakuan sama terkait kendaraan berbasis gas (CNG) dalam kebijakan perluasan kawasan ganjil-genap di Ibu Kota.

Jika kendaraan berbasis listrik diberikan kebebasan, seharusnya kendaraan yang menggunakan gas bumi juga mendapatkan hak yang sama. “Kendaraan berbasis gas juga terbukti ramah lingkungan, efisien, bahkan bukan energi impor sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi subsidi impor BBM," ujar Ketua APCNG Indonesia Robbi R Sukardi di Jakarta kemarin.

Berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Pemprov DKI membebaskan kendaraan listrik melewati jalur ganjilgenap. Saat ini terdapat 23 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Sementara lebih dari 11.000 kendaraan telah menggunakan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan sumber energinya. ”Banyak angkutan umum di Jakarta yang sudah menggunakan gas bumi seperti bus Transjakarta, taksi, dan bajaj.

Seharusnya pemerintah memiliki komitmen sama untuk mendukung perluasan pemanfaatan gas bagi sektor transportasi,” kata Robbi. Ji ka dibandingkan BBM, har ga gas bumi untuk kendaraan lebih efisien. Misalnya, sopir bajaj yang mengisi CNG baik di SPBG yang telah di bangun pemerintah melalui Pertamina atau SPBG milik PGN dan SPBG milik Pemprov DKI bisa menghemat Rp60.000 - Rp80.000 per hari dari BBM yang ada.

Terkait uji coba perluasan area ganjil-genap, Pemprov DKI masih mengevaluasi 25 ruas jalan sebelum diterapkan pada 9 September mendatang. Trans portasi daring berpelat nomor kepolisian hitam tidak di ke cualikan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan , rencana peng gunaan stiker khusus taksi daring belum diputuskan. ”Peraturan gubernur (pergub) be - lum dikeluarkan. Saat ini masih fase pembahasan karena itu jangan buru-buru menyim pulkan nanti finalnya seperti apa,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Dia juga masih membahas persoalan tersebut dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan perusahaan aplikasi transportasi daring. Fokus pemerintah sekarang menurunkan laju kepadatan kendaraan.

Implikasinya juga bisa menurunkan tingkat pen - cemaran udara di DKI, khususnya ruas jalan protokol. Di sisi lain Pemprov DKI perlu mem pertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya ada satu ruas jalan ganjil-genap sebagai akses menuju tiga rumah sakit nasional.

bima setiyadi