Edisi 14-08-2019
Tajuk-Trotoar dan Friendly City


Depok fakir trotoar. Judul sebuah artikel di KORAN SINDO edisi 13 Agustus 2019 ini memang langsung me nohok.

Namun, warga Kota Depok, Jawa Barat mung kin bisa mengamini judul artikel tersebut. Acuan nya cukup mudah. Lihat saja pemandangan di sepanjang Jalan Margonda Raya yang menjadi pusat Kota Depok. Kondisi trotoar di Jalan Margonda Raya jauh dari standar. Trotoar da lam kondisi rusak, berlubang, dan tidak nyaman bagi pejalan ka ki.

Trotoar justru ba nyak dimanfaatkan pe da gang kaki lima (PKL). Bahkan, jalur pe destrian di Jalan Margonda banyak di pa kai untuk parkir kendaraan karena ruko di sepanjang jalan pro tokol tersebut tidak menyediakan lahan parkir sehingga meng ganggu kenyamanan pejalan kaki.

Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No SK43/AJ 007/DRJD/97 menye but kan standar lebar antara 2-4 meter di se suaikan lokasi. Di wila yah perkotaan, mi - nimal empat meter. Kondisi trotoar di Kota Depok masih jauh dengan jargon kota ter sebut, yaitu a Friendly City.

Dalam laman depok.go.id dijelas kan, a Friendly City adalah kota yang ramah bagi penduduknya sebagaimana visi unggul, nyaman, dan religius. Lebih lanjut di jelas kan dalam laman tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan alasan kenapa menggunakan jargona Friendly City karena

pertama, penduduk Depok saat ini rata-rata termasuk yang terpelajar;

kedua, banyaknya perumahan kementerian yang terdapat di Depok;

serta ketiga , udara di Depok yang masih relatif bersih.

Kota Depok digadang-gadangkan menjadi kota yang ber sa habat bagi semua lapisan masyarakat. Membangun trotoar yang nyaman buat pejalan kaki, tentu sebagai salah satu cara untuk membuat nyaman ma syarakatnya. Me nata para PKL yang kerap berjualan di trotoar, juga bisa mem buat nya man para penjual dalam menjalankan usahanya.

Menata lahan parkir yang be nar, tentu juga akan membuat nyaman masyarakatnya. Jargon a Friendly City belum tampak pada Jalan Margonda Raya. Padahal jika melintas di jalan utama Kota Depok tersebut, tulisan Depok a Friendly City akan mudah dijumpai.

Visi atau harapan dengan pelaksanaan tentu harus sejalan. Artinya, visi tanpa eksekusi hanya sekadar angan-angan. Tampaknya ini yang terjadi di Kota Depok. Coba kita tilik tentang pe ngelolaan anggaran daerah. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Depok Citra Indah Yulianty mengakui perbaikan trotoar di Jalan Margonda Raya belum dialokasikan pada 2019 dan 2020.

Rencananya baru akan di la kukan perbaikan pada 2021 secara menyeluruh. Meski demikian, pihaknya mengupayakan perbaikan trotoar untuk sementara, seperti yang berlubang sedikit diperbaiki. “Untuk sementara pemeliharaan dulu,” ucapnya. Ini yang unik.

Bagaimana bisa membuat visi kenyamanan masyarakat, namun ang garan untuk trotoar tidak ada sama sekali. Tidak hanya pada 2019 ini saja. Anggaran untuk 2020 pun tidak ada. Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Mazhab bahkan me nye - butkan Kota Depok akan bisa menikmati trotoar yang layak pada 2022 atau tiga tahun lagi.

Pasalnya, DPRD Kota Depok baru akan mengusulkan pada 2021. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus pun memberikan saran agar Kota Depok menggandeng pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR atau Pemprov Jawa Barat, untuk ikut mewujudkan trotoar nyaman.

Pun bisa belajar kepada Pemprov DKI Jakarta yang saat ini telah mewujudkan trotoar yang baik se - panjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Pa - da 2016, Koalisi Pejalan Kaki juga menyebutkan hambatan pe - jalan kaki saat mengakses trotoar.

Paling banyak disebabkan trotoar tidak berwujud (44%), ditempati PKL (29%), dilalui sepeda motor (12%), dan digunakan parkir kendaraan (15%). Diyakini, semua pemimpin daerah akan sadar tentang hal-hal tersebut, namun banyak yang masih abai.

Janganlah menjadi pemimpin yang hanya pintar membuat visi ataupun jargon namun tanpa bisa mengeksekusi. Visi dan eksekusi harus benarbenar selaras. Manajemen anggaran, perencanaan, penggalangan sumber daya harus benar-benar dilakukan dengan benar agar visi bisa diwujudkan.

Masih ada waktu bagi Pemkot Depok lebih memperhatikan para pejalan kaki daripada pengguna kendaraan ber motor (mobil dan sepeda motor). Ini bisa dimulai dengan peng anggaran pada 2020. Harapannya, pada 2020 warga Depok bisa benar-benar merasakan kota kesayangannya sebagai friendly city. Apalagi, warga Depok seperti disebut di atas warga yang ter pelajar dan terdidik yang sangat tahu apa arti itu kenyamanan.


Berita Lainnya...