Edisi 14-08-2019
Diskursus Kriminalisasi Pecandu Narkotika


Nemo prudens punit quea peccatum est sed ne peccatuur bermakna “seorang bijak menjatuhkan pidana tidak sekadar karena ada kejahatan, namun bertujuan agar tidak ada lagi kejahatan”.

Ungkapan tersebut dicetuskan Seneca, seorang filsuf Romawi untuk mengungkapkan pentingnya pidana sebagai bentuk penjeraan secara umum agar tidak ada orang yang melakukan kejahatan. Hal tersebut seharusnya berlaku bagi semua jenis tindak pidana. Namun, dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, penjeraan umum atau general deterrence masih belum terlihat.

Baru-baru ini, Nunung beserta suami, Jefry Nichol, sutradara Robby Ertanto, dahulu Riza Shahab, Ammar Zoni, Raffi Ahmad, oknum anggota legislatif, dan sederetan figur publik lainnya pernah terseret kasus narkotika. Mereka bukan pengedar mau pun produsen.

Dalam termi nologi hukum, mereka penyalah guna narkotika yang me mi li - ki ketergantungan. Pertanyaan ter besarnya, apakah hukum se - ha rusnya fokus pada penyalah gu na narkotika atau merujuk pada the big fish yang meliputi pengedar, bandar, dan pro du - sen? T ulisan ini membahas ba - gai mana hukum seharusnya me - l ihat pencandu narkotika.

Pada dasarnya untuk peng - guna narkotika dibagi ke dalam dua terminologi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yakni pencandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pasal 1 Angka (13) UU Narkotika mendefinisikan pencandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan da lam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan, Pa sal 1 Angka (15) UU Narkotika memberikan tafsir autentik pe nyalah guna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. De ngan melihat definisi tersebut, pencan du merupakan bentuk khusus penyalah guna narkotika yang telah memiliki keter gan tungan.

Pasal 54 UU Narkotika menun ukkan politik hukum terhadap pencandu narkotika di Indo nesia. Pasal tersebut mewajibkan penegak hukum untuk memberikan rehabilitasi kepada pencandu narkotika. Hal ini kemudian dipertegas Pasal 103 UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pencandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Hal ini juga kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika. Pasal 13 ayat (3) dan (4) PP tersebut mempertegas bahwa rehabilitasi medis dan sosial harus diberikan kepada pencandu narkotika selama men jalani proses peradilan.

Untuk hakim, kemudian Mah kamah Agung (MA) mengeluarkan Su rat Edaran Mahkamah Agung No mor 3 Tahun 2011 yang mengatur lebih lanjut mengenai penempatan pencandu pada rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini juga didukung Surat Edaran Jak sa Agung RI No mor SE- 002/A/ JA/02/2013 tentang Penem pat an Kor ban Penyalahgunaan Narkotika kelembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di mana terda pat ke wajiban bagi jaksa menem pat kan pencandu narkotika pada rehabilitasi da lam proses peradilan.

Dengan melihat ketentuan dalam peraturan perundangundangan tersebut, dipahami dengan mudah bahwa rezim UU Narkotika saat ini adalah rehabilitasi kepada pencandu. Namun, pada praktiknya, pemidanaan menjadi tujuan utama aparat penegak hukum. Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan tidak juga mengubah politik hukum penegakan tindak pi dana narkotika tersebut.

Dilihat dari hukum positif, pe nyalah guna narkotika dapat dijerat hanya menggunakan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Semakin rendah golongannya, maka ancaman pidananya akan semakin ringan. Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika dan peraturan pelaksananya, maka kita mengetahui bahwa pencandu narkotika dipidana dengan konsep double track system, di mana terpidana direhabilitasi dan juga dipidana.

Namun, harus dipahami sebagai pencandu lebih penting untuk mendapatkan rehabilitasi untuk lepas dari ketergantungan akan narkotika. Ini merupakan tujuan utama dari UU Narkotika. Hal ini sejalan dengan P u tusan MA Nomor 1522 K/Pid.Sus/ 2016 yang diputus pada 6 Oktober 2016. Pada putusan tersebut, terdakwa ditemukan membawa sabu-sabu.

Pada surat dakwaan, ter dakwa didakwa Pasal 114 UU Nar kotika dengan delik “Membeli Narkotika Golongan I” alternatif dengan Pasal 112 UU Narkotika dengan delik “Memiliki Nar kotika Golongan I”. Pada pem buktian tidak diketemukan mak sud dari terdakwa untuk menjual atau mengalihkan narkoba itu kepada pihak lain.

Namun, penuntut umum tidak men dakwa terdakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika sama sekali. Dalam putusannya, MA kemu - di an menyatakan bahwa pengadilan negeri dan pengadilan ting gi yang telah memutus terdakwa dengan “delik memiliki nar kotika golongan I” adalah putusan yang keliru dan MA menjatuhkan terdakwa dengan delik 127 sebagai penyalah guna karena terbukti akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa MA telah mengarahkan pencandu kepada rehabilitasi dengan pemidanaan yang pa ling ringan. Namun, harus diakui, putusan tersebut sangat langka di MA. Kebanyakan pengguna dapat dijerat Pasal 114 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dengan maksimal 20 tahun penjara atau Pasal 112 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dengan mak simal 12 tahun penjara, jauh ber beda dengan Pasal 127 yang me miliki ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

Hal ini sejalan dengan penelitian Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR), dikatakan bahwa 63% kasus menggunakan Pasal 111 atau 112 “delik memiliki dsb” sebagai dakwaan primair (utama) dan 33% kasus menggunakan Pasal 114 “delik membeli dsb” sebagai dakwaan primair. Na mun, Pasal 127 tidak pernah di dakwakan secara tunggal mau - pun sebagai dakwaan primair.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum nar ko - tika masih menggunakan rezim pemidanaan daripada rezim re - ha bilitasi. Hal ini tidak sejalan de - ngan tujuan hukum reha bi li tasi narkotika. Dengan kondisi pe - mi danaan seperti ini, bahkan pen candu yang ingin mela por - kan diri untuk direhabilitasi men jadi takut dan enggan.

Hal ini menjadikan tingkat rehabilitasi menurun dan pencandu meningkat. Dampak terbesar dari minimnya rehabilitasi adalah penggunaan narkotika yang semakin tidak terbendung. Badan Narkotika Nasional dalam lapor an Preva lensi Narkotika mengatakan, tahun 2018, 25% pengguna nar kotika adalah generasi mi le nial.

Hal ini meningkat dari ta huntahun sebelumnya yang hanya mencapai ang ka 20%. Dengan kondisi tersebut, ke mu dian lahir gerakan-gerakan melegalisasikan peng gu na an nar kotika. Legalisasi ganja nasio nal meru pa kan salah satu wu jud gagasan ter sebut. Salah satu dasar filosofis nya, penggunaan narkotika me mang dianggap victimless crimes atau kejahatan tanpa kor ban.

Bahkan, dalam level tertentu terdapat korban pe nyalah gu na di mana penyalah guna dite tap kan sebagai korban. Berbeda de ngan pengedar, ban dar, dan pro dusen yang memang pelaku uta ma dan bahkan dapat digan jar pidana mati. Sebagai con toh, ne gara Portugal melakukan legali sasi narkotika dengan syarat pa da 2001.

Saat itu pe ning katan rehabilitasi terjadi sam pai dengan 60%. Oleh kare na itu, pencandu yang sembuh dari narkotika semakin banyak. Portugal me mang selalu diang gap sebagai ne ga ra yang sukses me legalkan penggunaan narkotika dengan syarat. Hal ini yang hilang dari politik hukum narkotika Indonesia.

Pen candu semakin meningkat, re habilitasi dibatasi, dan pemidanaan terhadap pelaku utama (bandar dan produsen) tidak juga meningkat. Oleh karena itu, jika Indonesia tetap ingin mengkriminalisasikan pengguna, maka rehabilitasi harus diperkuat dan dioptimalkan pada se- tiap tahapan peradilan.

Namun, pada titik tertentu seharusnya dilakukan dekriminalisasi terhadap pengguna untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan untuk mengungkap secara tuntas jumlah pengguna dan mengoptimalkan rehabilitasi. Selain mengoptimalkan rehabilitasi, kontrol terhadap minuman keras dan rokok menjadi penting untuk mengurangi pencandu narkotika.

Saat ini juga mulai dikembangkan teori yang dikenal dengan gateway drug theory. Teori yang dikembangkan oleh Denise Kandel (2014) tersebut menciptakan tesis bahwa penggunaan obat-obatan terlarang itu dimulai dengan mengonsumsi nikotin (rokok) dan alkohol (miras).

Weibenger AH (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa konsumen miras lebih mudah menggunakan obatobatan terlarang daripada yang tidak mengonsumsi miras. Dalam hal ini, perlu ketegasan pengaturan mengenai minum an keras.

Sampai saat ini beberapa daerah mengatur mengenai penggunaan dan pengawasan minuman beralkohol dalam bentuk peraturan daerah, seperti Bali, Sumbawa, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kendal. Na mun, pengaturan tersebut juga masih bersifat umum. Sebuah isu mengenai perda minum an beralkohol pernah ter dengar, yakni pemerintah akan mem batalkan perda yang melarang minuman beralkohol karena dianggap bertentangan dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2013.

Hal ini mempertegas bahwa perlu adanya pengaturan di tingkat undang-undang mengenai minuman beralkohol. Kabar baiknya, beberapa frak si di DPR telah mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol. RUU tersebut juga telah ma suk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sejak 2016.

Namun, terdapat kelemahan dalam RUU tersebut karena memberikan kesempatan penggunaan alkohol di tem pat yang sah menurut peratur an perundang-undangan sehingga kontrol penggunaan alkohol belum maksimal. Dalam politik kriminal, pengaturan komprehensif mengenai narkotika, miras, rokok, dan muatan yang menyebabkan ketergantungan adalah hal penting.

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, harus diselesai kan langsung ke akar-akarnya. Selain itu, tindakan-tindakan kejahatan lain yang dilakukan oleh pencandu narkotika juga akan dicegah dengan mengurangi jumlah pencandu. Perlu ada tindakan-tindakan khusus dalam situasi Indonesia darurat narkotika.

MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR

Sekretaris dan Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada