Edisi 14-08-2019
Ganjil Genap (Bukan) Solusi


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian polusi udara memperluas dan menambah jam berlakunya zonasi daerah ganjil genap untuk kendaraan roda empat milik pribadi.

Instruksi Gubernur ini perlu diapresiasi sebagai upaya untuk mengurangi polusi dan mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Perlu diapresiasi karena dalam hal ini gubernur responsif pada keadaan mendesak terkait buruknya kualitas udara ibu kota Jakarta, sebagai mana data yang dilaporkan oleh Air Visual setiap harinya.

Data Air Visual menunjukkan indeks polusi udara di Jakarta belakangan ini selalu masuk dalam lima besar terburuk. Namun, selain perlu diapresiasi, Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 juga perlu dikritisi, khususnya jika itu dimaksudkan sebagai solusi untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Ada dua hal yang berbeda antara pengendalian polusi udara dan pengendalian kemacetan di Ibu Kota, maka kini pertanyaannya adalah apa - kah kebijakan ganjil genap bagi kendaraan pribadi merupakan solusi bagi perbaikan kualitas udara di Jakarta secara keseluruhan? Jawabannya be - lum tentu.

Studi yang ada di berbagai negara ter kait kebijakan ganjil dan genap adal ah guna mengurai kemacetan, sedangkan terkait dengan pengu rang - an polusi udara, sebagaimana dije - laskan oleh Nielsen (2015) bahwa polusi uda ra di kota metropolitan pasti memiliki banyak faktor.

Artinya, dalam hal ini kebijakan per - luasan rute dan penam bah an jam ber lakunya ganjil genap tidak akan berkorelasi langsung dan menjamin perbaikan kualitas udara. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memiliki data pe - nyebab buruknya kualitas udara. Ka - re na itu, belum tentu berasal dari kuan t itas jumlah kendaraan roda empat milik pribadi.

Bisa saja kualitas udara yang buruk justru berasal dari asap kendaraan umum atau berasal dari faktor lainnya, semisal penataan ka wasan industri. Sehingga dalam hal ini, perbaikan kualitas udara tidak akan maksimal jika hanya berharap dari kebijakan ganjil genap.

Justru dampak negatif yang perlu dimitigasi adalah kebijakan ganjil genap justru hanya memindahkan lo - kasi polusi udara, artinya bisa saja dae - rah strategis perkantoran berkurang polusinya, tetapi kualitas udara akan le bih buruk di area lain yang tidak ter - kena kebijakan ganjil genap.

Solusi Komprehensif

Secara paralel guna menyempurnakan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi persoalan kualitas udara di Ibu Kota dari setidaknya tiga faktor, yakni

pertama, perbaikan kualitaslayanan kendaraan umum. Perbaikan kualitas kendaraan umum ini termasuk aspek kelayakan lingkungan dari kendaraan tersebut.

Pemerintah harus memastikan bahwa kendaraan umum seperti bus, angkot mau pun moda transportasi umum lain nya bukan menjadi penyebab dari po lusi udara. Uji kir berkala harus di lakukan secara objektif (tidak koruptif).

Di samping itu, pemerintah perlu menata kenyamanan dari penggunaan kendaraan umum tersebut, termasuk memberantas kriminalitas yang terjadi di moda transportasi umum. Se bagaimana dijelaskan oleh Hueis (2017), dalam penelitiannya bahwa umumnya kendaraan umum di ne - gara berkembang menjadi tempat po - tensial terjadinya kejahatan kon ven - sional.

Penelitian Rama (2014) menyebutkan bahwa hak-hak konsumen ang kutan umum sering kali diabaikan di negara berkembang. Sehingga dalam hal ini, jika tujuan pemerintah mengurangi jumlah pemakaian kendaraan pribadi, dengan meng ha rap - kan masyarakat menggunakan kendaraan umum, maka secara paralel pemerintah harus menyelesaikan persoal an-persoalan sosial di atas.

Kedua, persoalannya terkait penegakan hukum pada aspek lingkungan yang berhubungan dengan kendaraan umum dan industri.

Dalam hal ini, penerbitan izin operasional harus benar-benar objektif dan melalui standar kelayakan lingkungan, seperti uji emisi. Pemerintah harus tegas menindak kendaraan maupun industri yang tidak lolos uji ambang emisi. Seba gai - ma na dijelaskan oleh Friedman (1976) bahwa penegakan hukum me - rupakan faktor penting dalam meng - ubah perilaku manusia untuk men ca - pai hasil yang diharapkan sehingga sanksi yang tegas pada pelanggaran uji emisi akan berkorelasi pada per - baikan kualitas udara.

Ketiga, dalam upaya perbaikan kualitas udara adalah tata ruang yang meng acu pada perspektif ekologis, seperti syarat kewajiban adanya ruang terbuka hijau di daerah industri.

Tata ruang yang mengacu pada perspek tif ekologis adalah konsep tata ruang yang menghadirkan kualitas udara yang baik bagi masyarakat. Sehingga dalam kaitannya dengan kebijakan ganjil genap, perlu diuji kualitas udara pada jalur alternatif yang tidak terkena kebijakan ganjil genap dibandingkan dengan kualitas udara di rute yang terkena ganjil genap.

Budaya Ekologis

Dalam hal ini dapat dikatakan jika upa ya gubernur melalui Instruksi Gu - bernur Nomor 66 Tahun 2019 ten - tang pengendalian polusi udara hanya menyelesaikan sebagian kecil dari persoalan buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Memang menciptakan kua - li tas udara yang sehat memerlukan par tisipasi dan kesadaran dari selu - ruh masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat perlu mengubah gaya hidup dengan berpedoman pada budaya ekologis. Budaya ekologis yang perlu dicip takan di tengah masyarakat adalah gaya hidup yang berorientasi pada ling kungan hidup. Budaya ekologis yang dapat ditumbuhkan di tengah masyarakat, mi salnya mengubah penggunaan mo bil dengan bahan bakar minyak dengan penggunaan mobil non-BBM seperti mobil listrik, mobil gas (BBG), atau dalam skala kecil misalnya mempersempit ruang merokok atau tidak memberi ruang bagi perokok.

Secara makro, ini terkait pembangunan kawasan industri yang mengakomodasi kecukupan ruang terbuka hijau guna perbaikan kualitas udara. Mewujudkan budaya masyarakat berbasis ekologis tersebut, di satu sisi memang me merlukan peran serta masyarakat.

Tetapi di sisi lain, pemerintah perlu menyiapkan regulasi dan prasarana serta sarananya. Taksi daring, misalnya, tentu akan menjadi alternatif masyarakat pascaberlakunya aturan ganjil genap tersebut. Maka dampak negatifnya adalah te tap terjadi polusi udara.

Namun, jika dalam hal ini semua atau sebagian besar kendaraan berbahan bakar non- BBM (berbasis listrik dan gas), maka apapun alternatif solusi yang dipilih masyarakat tidak akan berkorelasi dengan memburuknya kualitas udara.

Sehingga dalam hal ini, selain ke bijakan ganjil genap sebagaimana tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019, maka secara simultan pemerintah harus menyiapkan regulasi bagi faktor-faktor lain - nya guna memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Artinya, dalam hal ini, budaya ekologis yang dibangun akan berdampak pada perilaku berbasis ekologis, namun dalam hal ini pemerintah perlu menunjang dengan menyediakan payung hukum serta pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

RIO CHRISTIAWAN

Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya









Berita Lainnya...