Edisi 14-08-2019
Pengembangan Panas Bumi Berjalan Lambat


JAKARTA–Pengembangan panas bumi sebagai energi ramah lingkungan bukan hal baru di Indonesia.

Namun, sejak puluhan tahun lalu pengembangan energi geotermal masih lambat sehingga perlu dipacu. ”Geotermal ini bukan hal yang baru. Sejak 35 tahun lalu sudah ada yang beroperasi, tapi kemajuannya lambat banget,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat membuka acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2019 bertajuk ‘Making Geothermal the Energy of Today’ di JCC Jakarta kemarin.

Menurut dia, sejak puluhan tahun lalu sudah ada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) telah dikembangkan di Indonesia. Rinciannya, ada PLTP Dieng di Wonosobo, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara dan PLTP Patuha di Jawa Barat.

Meski begitu, perkembangan pembangunan PLTP masih cukup lambat karena total kapasitas terpasang pembangkit geotermal baru mencapai sekitar 2.000 megawatt (MW). ”Kita mulai sudah puluhan tahun lamanya. Jadi kalau kita bisa mengatakan, perkembangan ini lambat banget karena sudah 35 tahun lamanya,” tandas JK.

Dia menyebut, lambatnya pengembangan energi panas bumi bukan soal teknologi ataupun terkait pinjaman perbankan kepada pengembang. Pihaknya menyebut, hambatan pengembangan panas bumi ataupun energi baru terbarukan lainnya berada di regulasi pemerintah termasuk proses perizinan.

Untuk itu, imbuhnya, pemerintah akan bergerak cepat supaya masalah regulasi dan perizinan dapat dipangkas agar tidak menghambat pengembangan panas bumi. JK beranggapan, pengembangan pembangkit berbasis energi bersih harus didorong sebanyak mungkin guna menekan tingkat polusi udara.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya untuk meningkatkan pengembangan panas bumi. Namun, pengembangan panas bumi bisa ditingkatkan dengan cepat apabila proses birokrasi dibuat sesederhana mungkin.

”Suatu saat kita memimpikan birokrasi simpel sehingga izin-izin panjang bisa dipangkas secepat mungkin. Kita persilakan untuk melihat opportunity apa saja, tidak hanya di geotermal, juga proyek lain,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Tidak hanya itu, Arcandra menyampaikan, pemerintah juga memahami nilai keekonomian proyek termasuk dalam investasi panas bumi. Dalam hal ini, pemerintah akan melihat berapa harga yang mungkin bisa dijangkau PLN dan berapa harga yang mungkin diajukan pengembang sehingga proyek ini bisa jalan.

Menurut dia, pengembangan energi panas bumi dapat dimanfaatkan secara jangka panjang tidak hanya untuk mengejar bauran energi sebesar 23% pada 2025. Target bauran sebesar 23% tidak akan terwujud jika hanya dipakai untuk landasan, melainkan harus disiplin dan bekerja keras untuk mewujudkannya.

Kementerian ESDM menargetkan kapasitas panas bumi pada 2025 mencapai 7.241,5 megawatt (MW). Target pengembangan energi panas bumi sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target bauran energi sebesar 23% pada 2025.

”Target tersebut untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), selain juga untuk mengurangi emisi karbon,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, F X Sutijastoto.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan energi panas bumi. Saat ini total kapasitas terpasang sebesar 1.948,5 MW dengan target tahun ini sebesar 2.133,5 MW.

Pihaknya optimistis energi panas bumi dapat berkontribusi sebesar 7.200 MW sesuai target bauran energi pada 2025, asalkan regulasi dipangkas dan pemerintah mau memperbaiki harga jual sesuai harga keekonomian. ”Pada 2025 kita optimistis bisa tercapai sesuai target,” tandas dia.

nanang wijayanto