Edisi 14-08-2019
OJK Cabut Izin Usaha BPR Calliste Bestari Bali


JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Calliste Bestari di Jalan Raya Denpasar-Tabanan No 7B, Banjar Grokgak, Kabupaten Badung, Bali.

Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, OJK sudah menetapkan status BPR Calliste sebagai BPR Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) karena kinerja keuangan yang memburuk. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda mengatakan, penetapan BDPI tersebut berlaku sejak 16 Mei 2018 sampai 16 Mei 2019.

”Dalam masa tersebut, pemegang saham dan pengurus telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan melalui action plan yang dibuat oleh Direksi,” ujarnya dalam siaran persnya kemarin.

Dalam masa BDPI tersebut, kinerja BPR Calliste semakin memburuk, tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi 28 Februari 2019 menjadi di bawah 4% sehingga memenuhi ketentuan ditetapkan sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) terhitung sejak 29 Maret 2019 sampai 29 Juni 2019.

Selanjutnya, sampai dengan batas waktu tersebut, Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) tidak dapat merealisasikan upaya penyehatan rasio KPMM paling sedikit 8%. ”Sehingga memenuhi kriteria BPR tidak dapat disehatkan dan diteruskan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Elyanus.

Menurut dia, penyebab BPR Callieste bermasalah karena adanya praktik perbankan yang tidak sehat, baik oleh pengurus maupun pemegang saham sehingga kinerja keuangan BPR menjadi buruk terutama rasio KPMM tidak memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku paling sedikit 8%.

Dengan pencabutan izin usaha BPR tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang No 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 7/2009.

”OJK mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya. Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Muhamad Yusron menyatakan, pihaknya siap melakukan proses pembayaran klaim simpanan dan likuidasi BPR Calliste Bestari, Bali.

Dalam rangka pembayaran klaim simpanan nasabah BPR Calliste Bestari, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. ”LPS akan melakukan re-konsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar,” ujar Yusron.

Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yakni 16 Desember 2019. Sementara pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.

Selain itu, dalam pelaksanaan proses likuidasi PT BPR Calliste Bestari, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi BPR Calliste Bestari akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS.

Pengawasan pelaksanaan likuidasi PT BPR Calliste Bestari dilakukan oleh LPS. Yusron menyampaikan, nasabah penyimpan dimohon untuk memantau pengumuman pembayaran klaim dana nasabah yang akan dilakukan di kantor BPR Calliste Bestari, media dan website LPS.

kunthi fahmar sandy