Edisi 18-08-2019
Komisi IV Tolak RUU Pertanahan


JAKARTA–Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang mendapat penolakan banyak kalangan memperlihatkan ada problem besar dalam pasal-pasal RUU tersebut. Karena itu, Presiden Joko Widodo diminta memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Dalil menghentikan pembahasan RUU Pertanahan.

Jika pembahasan diteruskan dan dipaksakan untuk disahkan, berpotensi menimbulkan persoalan besar menyangkut pertanahan, lahan, dan hutan di Tanah Air. “Semua ini demi kebaikan Pak Menteri sebab saya sangat memahami pasal-pasal dalam RUU Pertanahan yang berpotensi menimbulkan masalah. Saya pernah menjadi dirjen di Departemen Kehutanan,” ujar anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro kemarin. Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa seluruh fraksi di Komisi IV yang antara lain membidangi pertanian dan kehutanan ini menolak disahkan RUU Pertanahan.

“Sikap DPR yang diperlihatkan seluruh fraksi di Komisi IV sudah sangat jelas, menolak pengesahan RUU Pertanahan dan mengusulkan agar dibahas ulang dengan kementerian/lembaga terkait,” kata mantan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan ini. Darori menambahkan, UU Pertanahan nanti harus melengkapi UU yang ada dan terkait yakni UU No 41 tentang Kehutanan, UU No 50 tentang Sumber Daya Hayati, UU No 18 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, dan UU No 32 tentang Lingkungan Hidup. Hal senada disampaikan Anggota Panitia Kerja atau Panja RUU Pertanahan dari Fraksi Golkar Firman Subagyo.

Dia mengatakan, dalam mencermati pembahasan RUU Pertanahan, pihaknya mendengar bahwa dalam rapat terbatas atau ratas di Istana semula Presiden Jokowi meminta Menko Perekonomian untuk mengoordinasi antarkementerian guna membuat DIM yang komprehensif, tapi tidak berjalan dan Kementerian ATR/BPN kurang aktif. “Artinya, masalah RUU Pertanahan memang masih perlu pembahasan mendalam, dan kita tidak ingin disahkan segera,” kata Firman.

Binti mufarida