Edisi 18-08-2019
Gerindra Ingin Kembali ke UUD 45 Asli


JAKARTA–Ketua Umum (Ketum) sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat suara terkait rekomendasi amendemen UUD 1945.

Menurutnya, Gerindra sudah sejak lama ingin agar UUD 45 dikembalikan ke teks aslinya. Namun, presiden dan wakil presiden tetap dipilih lewat pemilu. “Gerindra sudah jelas, perjuangan kita kembali UUD 45 yang asli. Jadi, amendemen GBHN bagi kita tidak masalah, kita ingin lebih dari itu kembali ke UUD 45 yang asli,” kata Prabowo seusai upacara Kemerdekaan Ke-74 RI di Kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin. Menurut Prabowo, kalau ada kekurangan dalam UUD 45, bisa dilakukan adendum atau perbaikan. Yang jelas, Gerindra menginginkan agar batang tubuh UUD 45 dikembalikan ke teks aslinya. “Batang tubuhnya bagi kita ingin kembali (ke teks asli),” tegasnya.

Namun, soal pemilihan presiden dan wakil presiden, Prabowo menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR sebab itu sudah menjadi konsensus dan keputusan mayoritas. Tetapi, untuk UUD 45 bukan berarti tidak boleh diperbaiki. “Di negara maju dan kuat serta di mana-mana batang tubuh (dasar negara) jangan ditinggalkan,” tegasnya. Sebelum itu pada Sidang Tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna MPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), MPR periode 2014-2019 yang diketuai Zulkifli Hasan merekomendasikan kepada MPR periode 2019-2024 untuk melakukan amendemen terbatas UUD 1945.

Sebab, Indonesia membutuhkan perencanaan pembangunan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dikembalikan lewat amendemen tersebut. “Tugas melakukan penataan sistem ketatanegaraan juga telah dilakukan MPR melalui Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat, telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti MPR periode 2019 - 2024,” kata Zulkifli saat Pidato Sidang Tahunan MPR.

Dia melanjutkan, salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama antarfraksi di MPR adalah Indonesia perlu memiliki sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap UUD 45. “Yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Zulhas.

Alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN ini karena Indonesia negara besar dan luas sehingga memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Haluan yang dimaksud tentu saja disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat dan disertai landasan hukum kuat.

Kiswondari