Edisi 18-08-2019
KPK Akan Publikasikan Hasil Pencegahan


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengabaikan penindakan hukum. Hal itu menanggapi pidato kenegaraan Jokowi yang disampaikan di depan sidang bersama DPD dan DPR pada Jumat (16/8).

Dalam pidato itu, Jokowi mengatakan bahwa kinerja lembaga pemberantasan korupsi harus diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah hingga berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. "Dari isi pidatonya, Presiden bukan melupakan penindakan yang keras dalam hukum, tetapi dalam waktu yang sama beliau ingin pencegahan yang menghasilkan penyelamatan uang negara itu juga perlu menjadi ukuran kita. Oleh karena itu, dalam hal ini mungkin orientasi kita sedikit dibagi," ucap Ketua KPK Agus Rahardjo seusai mengikuti upacara HUT Ke-74 RI di Jakarta kemarin. Karena itu, lanjut Agus, nanti KPK juga akan memublikasikan hasil pencegahan yang telah dilakukan, tidak hanya pada penindakan.

"Jadi nanti yang kita laporkan bukan hanya hasil penindakan (korupsi), tetapi juga hasil dari pencegahan. Karena saya yakin teman-teman di pencegahan telah melakukan banyak hal baik untuk mendorong pendapatan resmi daerah maupun penataan aset dan lain-lain. Itu saya yakin itu menghasilkan uang yang tidak kecil potensinya," tuturnya. Menurut Agus, untuk menghalangi terjadi korupsi dan menyelamatkan uang negara tersebut, diperlukan pencegahan yang lebih baik, pencegahan lebih terarah, dan pencegahan yang lebih mengidentifikasikan tempat yang strategis.

"Makanya, nanti dalam pencegahan juga perlu diukur. Pencegahan yang kami lakukan kemudian menghasilkan potensi berapa itu perlu diukur. Ada hitungannya, tetapi tidak pernah kami publikasi. Jadi, makanya saya kemarin waktu keluar pidato itu coba anak-anak (di KPK) kumpulkan data itu kemudian kami publikasi," tuturnya. Masih terkait upaya pencegahan korupsi, Agus juga berharap para menteri yang akan mengisi kabinet untuk periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi memiliki rekam jejak baik.

"Itu penting sebetulnya memilih orang yang berintegritas karena jangan sampai seperti pengalaman yang lalu-lalu, jadi menteri nanti ada masalah dengan integritasnya. Rawan sekali mereka punya power, punya kekuasaan, memegang dana yang cukup besar, kemudian ada masalah integritas," kata Agus. Sebelumnya KPK memproses menteri pada kabinet Jokowi, yakni mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau-1. "Oleh karena itu, sebetulnya penting sekali memilih seorang menteri yang punya track record. Jadi, saya harapkan kalaupun dari partai, itu ditelusuri track recordnya," ucap Agus.

Sebelumnya Jokowi mengungkapkan rancangan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya terdiri atas 45% partai politik dan 55% profesional. Dia juga mengatakan bahwa sejumlah anak muda akan masuk jajaran menterinya. “Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun," ujar Jokowi.

IPK Indonesia Idealnya di Atas 50 Poin

Sementara itu, KPK menilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sejatinya sudah di atas 50 poin. Sayangnya, pada momen HUT Ke-74 Kemerdekaan RI kemarin, IPK Indonesia masih berada di level ke-38. "Terus terang kita bersyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, namun pada saat yang sama kita prihatin sudah 74 tahun merdeka tingkat kesejahteraan masih seperti sekarang.

Corruption Perception Index kita masih 38. Harusnya itu sudah di atas 50 semuanya," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif Syarif seusai mengikuti upacara HUT Ke-74 RI di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Diketahui bahwa IPK Indonesia 2018 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada Januari 2019 menunjukkan kenaikan tipis, yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

M ridwan/ okezone/ant