Edisi 18-08-2019
Kemendagri Dorong Penegakan Hukum ASN Pelaku Tipikor


JAKARTA–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong penegakan hukum bagi kepala daerah dan aparatus sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hal itu sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden tentang Reformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi sejumlah pihak. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, pihaknya sudah berupaya maksimal berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Kepegawaian Negara (BPK), guna mendorong agar upaya penegakan hukum bagi ASN bisa dilaksanakan. “Kami tetap progres secara paralel supaya penegakan hukum tetap didorong,” kata Akmal dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Dia menambahkan, dari total 2.357 ASN yang harus dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah dan 98 orang di instansi pusat. Selain itu, tercatat hingga 5 Agustus lalu, masih ada 168 ASN dari total 2.345 ASN yang melakukan tipikor di tingkat instansi di daerah yang belum diproses oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Rinciannya, 10 PNS di lingkup provinsi, PNS peme rin - tah kabupaten/kota 139 orang, dan PNS di kota 19 orang. Menurut Akmal, penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan PPK di tingkat masing-masing karena kewenangannya berada pada PPK.

“Untuk tingkat Nasional, PPK-nya adalah menteri masingmasing atau kepala badan, untuk provinsi ada gubernur, dan untuk kota/kabupaten ada di wali kota/bupati. Permasalahan yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan,” ungkapnya.

Binti mufarida