Edisi 20-08-2019
Komjak Dukung Jaksa Agung Nonparpol


JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan Jaksa Agung periode 2019-2024 bukan berasal dari partai politik. Keputusan ini mendapat sambutan positif, salah satunya dari Komisioner Kejaksaan (Komjak).

Dengan tidak dipilihnya dari kalangan parpol, posisi Jaksa Agung nanti bisa berasal dari internal maupun eksternal kejaksaan. Sekretaris Kom - jak Barita Simanjuntak mengusulkan posisi Jaksa Agung sebaiknya berasal dari internal. Alasannya, sosok orang nomor satu di Korps Adhyaksa haruslah sudah mengenyam pendidikan jaksa sesuai UU No 16/2004. Hal tersebut juga berlaku di kepolisian dan ke hakiman. Pimpinan kedua lem baga tersebut selalu berasal dari internal. Jika Jaksa Agung berasal dari parpol, akan sangat sulit menjaga inde pendensi. “Jaksa Agung juga adalah penuntut umum tertinggi sesuai asas dominus litis kejaksaan universal di seluruh dunia,” kata Barita dalam siaran persnya yang diterima wartawan, kemarin.

Menurut Barita, Korps Adhya ksa membutuhkan orang yang berpengalaman teknis dan operasional sehingga tidak membutuhkan waktu lama mempelajari kejaksaan. Selain itu, pejabat internal kejaksaan sudah terseleksi mulai dari tahapan awal menjadi jaksa, as - sesment, kinerja, serta kompetensi teknis menangani per - kara teruji dan prestasinya juga ter uji. Di sisi lain, Jaksa Agung me - rupakan pimpinan terting gi yang mengendalikan seluruh kewenangan dan tugas ke - jaksa an dalam penegakan hu - kum sehingga harus dilakukan profesional. “Hukum harus tegak lurus kepada siapa pun, karena itu akan sangat sulit menjaga independensi kalau Jaksa Agung dari partai po - litik,” ujarnya.

Barita melihat banyak so - sok di internal kejaksaan yang layak menjabat Jaksa Agung. “Dari kalangan internal ba - nyak jaksa yang rekam jejaknya bersih, berani, punya kompe - tensi, prestasi, dan integritas tinggi,” ujarnya. Barita menghormati putus - an Jokowi terkait siapa pun yang nanti dipilih menjadi Jaksa Agung. Apalagi Presiden berhak menentukan calon ang gota kabinetnya. “Saya kira pendapat Presiden itu tepat dan perlu didukung karena me - milih Jaksa Agung adalah hak prerogatif Presiden. Tentu sekadar memberikan masuk - an saran boleh-boleh saja. Na - mun, sekali lagi keputusan memilih Jaksa Agung sepe - nuhnya adalah hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Jokowi akan memilih anggota kabinetnya yang lebih produktif dan kom - petitif sesuai visi yang diusung. Lima tahun ke depan, menurut dia, pemerintah masih akan melanjutkan percepatan pem - bangunan infrastruktur, refor - masi birokrasi, meningkatkan efektivitas pengelolan ang gar - an atau APBN, serta bekerja le - bih sunggguh-sungguh mena - rik investasi. “Presiden Jokowi juga akan memberikan perhatian besar dalam sektor pembangunan sum ber daya manusia (SDM). Se jumlah program yang men - du kung terwujudnya visi terse - but akan terus dilakukan,” kata nya.

Bambang meminta parpol pendukung Jokowi mema ha - mi beban kerja kabinet peme - rintahan mendatang. Parpol didorong untuk fokus ter ha - dap Visi Indonesia yang paling stra tegis. “Sebagai sahabat Pre si den, mereka harus meng - hor mati dan menghargai hak pre rogatif untuk memilih pem bantunya. Berikan kes em - patan dan kebebasan seluasluasnya kepada Jokowi dan KH Maíruf Amin untuk menjaring dan me milih calon menteri,” ujarnya. Mengacu pada Visi Indo - nesia 2019-2024, institusi Ke - jaksaan Agung dinilai ber hasil meraih penghargaan Wila yah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 13 satuan kerja.

Binti mufarida