Edisi 20-08-2019
Pimpinan DPRD Tolak Rekomendasi Pansus Hak Angket


MAKA SSAR – Seluruh rekomendasi Pansus Hak Angket ditolak . Keputusan itu disepakati pada rapat pimpinan diperluas ya ng digelar di Gedung DPRD Sulsel, kemarin. Seluruh unsur pimpinan DPRD Sulsel hadir bersamasama dengan ketua fraksi.

Wakil Ketua DPR D Sulsel Nií m at ullah mengatakan, pada prins ipnya unsur pim - pinan DPRD Sulsel s an gat mengapresiasi kinerja Pansus Hak Angket sejau h ini. Apalagi, laporan yang diusulkan Pansus Hak Angket mencapai lebih dari 100 halaman. Kend ati demi k ian, U lla– sa paannya, menyebutkan bah wa rekomendasi Pansus Hak A ngket belum d iterima atau ditolak oleh sebagian be - sar peserta rapat. Oleh karena itu, Pansus Ha k Angket di - minta untuk melakukan per - baikan lalu kembali meng usul - kannya ke rapim DPRD Sulsel.

“Karena itu pada ke s em - patan tadi, ka m i putuskan me m b eri tiga hari teman-te - man Pansus untuk memper - baiki laporannya dan kita bahas ulang pada pukul 10 pagi Jumat nanti. Dan kalau clear, kita akan laksanakan rapat par ipurna siang har i pad a Jumat, 2 3 Agustus. K arena batas Pansus itu 24 Agustus,” kata Ulla usai rapim. Ketua DPD Demokrat Sul - sel ini mengaku bahwa dirinya bes erta empat unsur pim - pinan DPRD Sulsel mulai HM Roem selaku ketua DPRD Sul - sel dan tiga wakil ketua DPRD Sulsel lainnya, Ashabul Kahfi, Syaharuddin Alrif, dan Yusran Sofyan kompak memberi ma - sukan kepada Pansus dal am rapim tersebut. Tak keti ng - galan ju ga kata dia, selu ruh pimpinan fraksi partai DPRD Sulsel juga memberikan pan - dangan.

“Poin-poin perb aikannya ialah sistematika penulisan, sistematikanya lebih runtut agar mudah dibaca. Kemudian yang kedua kalimatnya yang memenuhi kaidah narasi yang sesuai ud ang-undang. Dalam undang-undang kita tidak ada kata pemakzulan, yang ada itu pemberhentian tetap. Yang se - perti itu diperbaiki,” paparnya. Ulla menilai sebagian reko - mendasi Pansus Hak Angket juga tak sejalan dengan poinpoin yang diangkat d alam penga juan proposal di awal, sehingga re komend asi yang ada sekarang wajib diperbaiki sebelum diusulkan kembali ke pimpinan DPRD Sulsel. Lebih lanjut Ulla men je las - kan, bahwa dalam reko men - dasinya, Pansus Hak Angket tak boleh langsung mengklaim adanya pelanggaran undangundang atau pelanggaran pi - dana.

Dia menyebut Kadir Ha lid dkk hanya sebatas mem berikan usulan bukan kesim pulan. “Jika ter kuak banyak pe - lang garan hukum menurut Pansus, kita ini DPR (sebagai) lembaga politik buk an lem - baga h ukum. Tidak bisa kita menyimpulkan ini pelanggran hukum, harusnya Pansus itu memuat dugaan atau indikasi, tidak boleh kita langsung me - mutuskan ini melang gar hu - kum, ini melang gar undangundang, kenapa? Karena ini kan mau diuji ole h MA dan Depdagri,” tuturnya. Ketua Fraksi Gerindra Rus - din Tabi mengungkapkan bah - wa pa rta inya setu ju jika Pan - sus Hak Angket melakukan per b aikan terlebih dahulu. Lalu kemudian kembali mengu s ulkannya kembali pada Jumat (23/8) mendatang.

“Kita sudah sepakat semua, apa yang direkomendasikan Pansus Hak Angket ada delapan poin, tapi kita minta perbaiki semua,” jelasnya. Rusdin menyoroti dua poin rekomendasi Pansus Hak Angket. Di mana poinnya ialah pemberhentian bagi gubernur dan pembinaan untuk wakil gubernur. “Ada dua poin yang kami anggap tidak elok . Ada pemakzulan untuk 01 dan ada pembinaan untuk 02. Oleh kami mengusulkan bahwa ka - lau bu tuh dibina ya harus duaduanya, dan kalau direko men - dasikan ke MA juga dua-duanya, karena itu satu kesatuan,” katanya.

Ter pisah, Ketua Pansus Hak Angket Kad ir Halid pasrah rekomendasi Pansus be - lum diterima pada rapim kali ini. Dia sep aham akan per - baikan redaksional yang di - minta oleh unsur pimpinan DPRD Sulsel. Namun menge - nai poin-poin rekomen dasi - nya, dia menegas k an tak ada perubahan. Pengamat hukum dari UMI Hambali Thalib meng apre siasi keputusan pimpinan DPRD Sulsel lantaran tidak menerima rekomendasi Pan sus Hak Ang - ket secara men tah. Dia menilai Ulla dkk cukup cermat dalam mencerna delapan reko men - dasi Pansus Hak Angket.

Muhaimin