Edisi 24-08-2019
Provinsi Bogor Raya Bukan Solusi


DEPOK–Pemerintah pusat menanggapi wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang cukup kencang dibahas sebagian besar stakeholder, termasuk masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya bukan penyelesaian masalah pelayanan publik masyarakat. Pasalnya, perkembangan dari wilayah perkotaan terjadi secara alamiah. ”Jadi, bukan berdasarkan batas administratif.

Masih ada solusi lain dibandingkan harus mem buat provinsi baru,” kata Bambang saat diskusi terbuka Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Berbasis Smart City di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Kamis (22/8). Bambang menuturkan, pengembangan wilayah metropolitan diwujudkan dengan melaksanakan kerja sama antarpemerintah daerah, utamanya di bidang infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

”Untuk wilayah metropolitan yang kami usulkan itu mendorong adanya kerja sama antarpemerintah daerah dalam menangani masalah fasilitas publik ter tentu. Misalkan sampah, air, ter gantung dari kebutuhan ma sing-masing wilayah,” ucapnya.

Dengan demikian, nanti masyarakat di daerah metropolitan akan mendapatkan fasilitas setara seperti Kota Jakarta tanpa harus membentuk wilayah administrasi sendiri. Format usulan tersebut nanti juga akan dikoordinasi mencakup seluruh kebutuhan masyarakat.

Satu di antara contohnya bagaimana pembangunan transportasi publik tidak terhalang oleh garis batas wilayah administrasi. ”Sekarang ini MRT hanya bisa sampai Lebak Bulus. Alasannya, setelah Lebak Bulus ke sananya wilayah Tangerang.

Seharusnya transportasi ini diperpanjang tanpa melihat batas wilayah ini yang kita usulkan,” ungkap Bambang. Dia memberikan usulan solusi dalam pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan bagi wilayah penunjang Kota Jakarta.

Jika hal tersebut direalisasikan, maka tidak perlu ada lagi ungkapan pembentukan provinsi baru. ”Kita berikan penyelesaian ma salah tersebut, yaitu pengembangan wilayah metropolitan, termasuk juga metropolitan Jakarta yang nantinya mencakup daerah yang disebutkan tadi (Bogor Raya),” tukasnya.

Seperti diketahui, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya kembali mencuat setelah sempat dilontarkan pada 2012. Wacana ini kembali digagas Wali Kota Bogor Bima Arya. Jika wacana itu terwujud, setidaknya 10 kota/kabupaten yang kemungkinan bisa masuk yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menilai wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, pemerintah pusat sendiri saat ini masih memoratorium usulan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran daerah.

”Itu wacana masih jauh. Setahu saya, hampir 250 usulan daerah otonomi baru masuk ke Komisi II, ditambah usulan baru yang belum resmi 318 DOB, masih stagnan. Yang memenuhi syarat banyak, tetapi ada keputusan moratorium dari pemerintah,” ucap Yandri kemarin.

Meski demikian, Yandri mempersilakan publik berwacana soal Provinsi Bogor Raya. Hanya, untuk merealisasikan itu harus diajukan secara resmi dan memenuhi peraturan perundang- undangan. Misalnya harus memenuhi syarat jumlah penduduk, kesiapan ekonomi, SDM, aset-aset, serta harus disetujui oleh gubernur dan DPRD Jawa Barat.

”Jadi banyak, enggak sesimpel itu,” imbuh ketua DPP PAN itu. Yang jadi pertanyaan, lanjut dia, apakah pemerintah pusat akan membuka keran moratorium DOB. Karena, jika pun gubernur dan DPRD Jawa Barat setuju dan semua syarat dipenuhi, usulan itu tidak bisa diwujudkan bila pemerintah pusat tidak setuju.

”Saya kira tidak ada masalah kalau memang itu sebuah kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat,” ujar sekretaris Fraksi PAN itu. Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, keinginan Bekasi dan Depok mau bergabung dengan Provinsi Jakarta merupakan ide yang menarik dan perlu dijajaki.

Jika ke depan niat ini terealisasi dan direstui pemerintah pusat, dipastikan akan ada akselerasi yang baik tidak hanya bagi Jakarta, tetapi juga bagi Depok dan Bekasi terutama dari sisi transportasi, permukiman, pendidikan, dan pelayanan publik, tata kota, dan bidang lainnya.

”Dari sisi ekonomi, saya yakin akan tumbuh sentrasentra ekonomi baru yang tentu muaranya membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Niat Bekasi dan Depok ingin bergabung ke Jakarta ini patut dipertimbangan pemerintah pusat,” kata Fahira.

Menurut dia, pembentukan DOB dalam sebuah negara yang menganut sistem desentralisasi adalah sebuah keniscayaan karena menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan rakyat.

Walau memang dalam penerapannya harus dilakukan secara proporsional agar DOB benar- benar bermuara kepada kese jahteraan rakyat bukan sebagai ajang mendapat kekuasaan. ”Dari sekian banyak usulan DOB, saya rasa usulan Provinsi Bogor Raya patut dipertimbangkan pemerintah pusat jika nanti moratorium dicabut.

Niat Bekasi dan Depok yang ingin bergabung ke Jakarta jika Provinsi Bogor Raya ini terealisai juga patut menjadi perhatian,” ungkap Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak diperlukan. Dia menganggap pemekaran tingkat provinsi tidak berpengaruh ke kucuran anggaran. Menurut pria yang karib disapa Emil ini, pemerintah pusat merujuk jumlah pemerintah daerah tingkat II untuk menentukan anggaran.

Ia berkaca di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk 40 juta jiwa di 38 kabupaten/kota. ”Kita penduduk 50 juta penduduk dari 27 kabupaten/kota. Jadi uang dari pusat itu turunnya ke daerah tingkat dua bukan ke provinsi,” jelasnya.

Dia mengatakan usulan pemekaran provinsi di Jabar terutama Bogor tidak relevan. Emil mengaku tetap memperjuangkan pemekaran daerah tingkat II dan desa. ”Teu ngaruh (tidak berpengaruh). Yang berpengaruh itu adalah pemekaran tingkat dua,” tegasnya.

r ratna purnama/ kiswondari/ sindonews