Edisi 24-08-2019
Soal Papua, Tokoh Bangsa Minta Pendekatan Persuasif


JAKARTA – Gejolak di Papua mendapatkan perhatian serius para tokoh bangsa.

Mereka yang tergabung dalam Gerakan Suluh Bangsa meminta semua pihak, mulai aparat penegak hukum, pemerintah, para tokoh adat, termasuk tokohto koh lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk menge depankan pendekatan dialog yang konstruktif dan persuasif dalam menyelesaikan kekerasan di Papua.

”Kekerasan supaya di hentikan, tindak kekerasan yang meresahkan masyara kat, dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan apa nama nya ekonomi masyarakat, kegiatan seharihari masyarakat yang dibeberapa dae rah itu terganggu supaya di hentikan melalui per suasi dan dialog yang konstruktif,” tutur Juru Bicara Gerakan Suluh Kebangsaan Mah fud MD dalam jumpa pers soal Papua yang digelar Gerakan Suluh Kebangsaan di Jakarta kemarin.

Nanti setelah suasananya tenang dan kerusuhan terhenti, tindakan selanjutnya adalah menyisir akar ma salahnya dengan melakukan penegakan hukum. ”Penegakan hukum itu tidak bisa dihindarkan kepada siapa saja.

Pertama tentu kepada apa namanya pelaku pemi cu-pemicu yang menimbulkan sentimen rasis, pemicu pernyataan per buatannya menimbulkan sentimen rasis karena itu tidak boleh,” urainya. Mahfud mengatakan, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

”Papua adalah saudara kita. Papua adalah Tanah Air kita juga, bagian dari Tanah Air Indonesia. Oleh sebab itu, harus mendapat perlakuan yang sama dan pelayanan yang sama dari pemerintah,” katanya. Menurut Mahfud, sela ma ini pemerintah sudah berusaha untuk mempertahankan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia.

”Mulai dari Presiden Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, juga Gus Dur. Pak Gus Dur misalnya mem berikan penghargaan yang begitu diterima oleh orang-orang Papua, tentang simbol-sim bol, tentang nama Irian men jadi Papua, simbol-simbol ben dera sebagai bendera budaya,” paparnya.

Pendekatan dialog yang dilakukan oleh Gus Dur kala itu, menurut Mahfud, juga sangat bagus. Kemudian saat ini Presiden Jokowi yang melakukan pendekatan dengan membangun infra struktur juga dinilai sangat bagus untuk kemajuan Papua.

”Pak Jokowi itu menganggap Papua itu sebagai bagian dari kita, bukan soal pemilu. Itu persaudaraan, ikatan kebangsaan kita begitu kuatnya sehing ga tanpa dipersoalkan bera pa jumlah suaranya Papua, dibangun dengan begitu penuh perhatian oleh pemerintah sekarang.

Tapi, tentu tidak semuanya berjalan baik, ada segisegi psikologis, ada segi-segi sosiologis yang mungkin perlu dibenahi ke depan,” urainya. Sekretaris Jenderal Gerakan Suluh Kebangsaan Alissa Wahid mendorong agar semua pihak untuk menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di tanah Papua.

Pemerintah terma suk TNI-Polri juga perlu menge de pankan dialog konstruktif ber sama tokohtokoh Papua untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat Papua. ”Semaksimal mungkin pemerintah mengambil tindakan da mai yang cepat, terencana, dan tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak jatuh korban lagi,” ucapnya di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

Menurut putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu, semua orang harus dipandang memiliki martabat yang sama dan kedudukan setara sebagai bangsa Indonesia. Selain keharusan menciptakan etika sosial kesetaraan dan kesederajatan tersebut, lanjut dia, yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum bagi pelaku rasisme tersebut.

”Kita semua juga harus menyadari dan waspada kemungkinan situasi seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu untuk ke untungan dirinya dan kelompoknya yang pada giliran nya akan merusak persatuan dan kesatuan NKRI,” tam bah nya.

Alissa mengatakan, kepercayaan di antara semua kom ponen bangsa harus terus-me nerus ditingkatkan agar tidak terjadi saling curiga. Masyarakat Indonesia perlu saling me ngenal dan saling peduli terhadap situasi batin dan karakter satu sama lain secara baik dan mendalam. ”Pergaulan dan pendidikan kita perlu dikembangkan secara intensif agar memberikan pengenalan dan kesadaran akan kesederajatan bagi semua orang dan semua komponen bang sa,” ujar nya.

Di sisi lain, lanjut Alissa, pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum pelaku rasisme yang memicu kerusuhan dan mencegah kejadian serupa. Di samping itu, semua kom ponen bangsa juga harus ikut meredam permasalahan ini dengan menjunjung tinggi persamaan derajat sesama bangsa Indonesia.

abdul rochim