Edisi 11-09-2019
Masyarakat Sipil Gelar Aksi Damai Dukung Revisi UU KPK


JAKARTA –Puluhan pendemo yang menamakan dirinya se bagai Masyarakat Penegak De mokrasi (MPD) melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Se na yan, Jakarta.

Mereka me nun tut DPR segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No mor 30 Tahun 2002 te ntang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator aksi, Wiryawan menjelaskan, kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK saat ini berbenturan dengan UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

KPK perlu diperkuat oleh lembaga pengawas sebagai tameng KPK dalam melakukan kegiatan penyadapan. “Revisi UU KPK merupakan langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyadapan. Re - visi UU KPK akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia,” tu - tur koordinator lapangan Wir - yawan saat memimpin aksi de - mo di gerbang DPR kemarin.

“Oleh karena itu, draf revisi UU KPK memberi masukan perlu lembaga pengawas agar ki nerja lembaga KPK sesuai dengan aturan UU. Lembaga peng awas KPK perlu memastikan bahwa KPK tidak boleh tebang pilih dalam menyelesaikan kasus,” ucapnya.

Aksi penyampaian pen da pat dilaksanakan secara damai. Peserta aksi memperagakan aksi budaya dengan meng gu na kan pakaian adat dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia seperti Betawi, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Ti mur, hingga Papua.

Hal tersebut secara simbolis meng ung - kapkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung revisi UU KPK. “Pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia merupakan aksi simbolis bah wa rakyat Indonesia men du kung revisi UU KPK,” jelas Wiryawan.

Sementara itu, pakar hukum pidana Chairul Huda menga ta - kan, selama ini KPK terkadang suka membuat aturan sendiri. Padahal, KPK bukanlah lem - baga tertinggi. “KPK kadangkadang ngawur sehingga perlu ada yang dibenahi. KPK itu se - perti lembaga tinggi negara.

Ini perlu ada hal-hal yang diatur ulang supaya semua bisa dipertanggung jawabkan,“ katanya di Jakarta kemarin. Huda melihat sejauh ini KPK merasa seperti lembaga tertinggi negara, terutama dalam menentukan segala sesuatu.

Urusan menteri saja KPK pun ikut menentukan. “Jadi, harus tetap ada yang dibenahi, cuma yang mana yang harus dibenahi. Bu - kan tidak mungkin masuk para kepentingan para mantan ko - ruptor atau para calon koruptor dalam revisi ini,” ujarnya.

Huda menilai harus ada transparansi dalam melakukan pembahasan terhadap revisi UU KPK. Jangan sampai ada yang menunggangi atau ke - pentingan koruptor untuk me - la kukan perlawanan balik. Mi - salnya, siapa konseptornya, apa target yang mau diubah dalam revisi UU KPK, tentang hal apa, ke napa mesti diubah, dan se - perti apa perubahannya.

Dengan begitu, semua harus di je - laskan secara transparan pem - bahasannya. “Ini kalau per - ubahan pem bahasan secara diam-diam, kan menimbulkan prasangka ma ka nya mesti trans paran. Alasan bagi yang pro apa, alasan bagi kontra apa. Itu yang harus kita bicara di ruang publik,” tan dasnya.

Sementara itu, mantan Di - rektur Penyidikan (Dirdik) Ke - jaksaan Agung (Kejagung) Chai - rul Imam mendukung usul an perubahan UU KPK. Me nu rut - nya, dalam pem beran tasan ke - jahatan secara modern harus melalui dua jalan yakni represif dan preventif. Chairul menilai KPK selama ini fokus pada pe - nindakan.

“KPK selama ini ter - lalu me nitikberatkan pada pen - dekatan represif, mengabaikan preven tif,” kata Chairul. Menurut dia, koruptor itu harus dapat punishment apa pun bentuknya. Namun, KPK yang sudah beroperasi sekitar 17 tahun, tapi korupsi jalan terus. Tampaknya, ada yang salah dan kesalahan itu tidak ada prevention efforts.

“ Pintu untuk masuk si maling tetap terbuka (bahkan dibuka). Pintu itu bisa ditutup dengan pendekatan preventif,” ujarnya. Dengan begitu, revisi UU KPK memang sangat perlu dilakukan. Namun, perubahan UU KPK itu bukan untuk memperlemah, tapi untuk meluruskan yang bengkok.

abdul rochim/ agung nugroho