Edisi 11-09-2019
DPR Nilai Otsus Perlu Disempurnakan


WAKIL Ketua Komisi I DPR Satya Yudha berpendapat, harus ada sikap saling percaya antara masyarakat Papua dan pemerintah sehingga dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan pemerintah harus disambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi.

“Ada keinginan pemerintah agar Papua tidak terpisahkan dari NKRI dan tambah kemakmuran. Dana Otsus sudah di gelontorkan, tinggal masyarakat Papua menyambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan sampai bupati bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya dalam diskusi tentang Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Satya Yudha menjelaskan, anggaran yang dikucurkan pe - merintah pusat kepada Papua dalam periode 2002 hingga 2018 mencapai Rp98,395 tri - liun. Jumlah tersebut masih di - tambah dana bagi hasil migas sehingga totalnya mencapai Rp105 triliun. “Jadi tidak se dikit apa yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pusat,” ujarnya.

Menurut Satya, adanya UU Otsus harus disertai peraturan pemerintah (PP) sebagai cara atau melakukan manajemen keuangan yang baik terhadap penerjemahan dari anggaran Otsus. “Itu yang belum sem purna sehingga seperti tadi disampaikan bahwa seakan-akan pemerintah (pusat), Jakarta, itu masih memegang kepalanya, jadi belum menyerahkan secara keseluruhan,” urainya.

Pembahasan tentang dana Otsus itu tidak lepas dari wacana berakhirnya pemberian dana Otsus tahun depan dan kerusuhan yang terjadi di Papua-Papua Barat beberapa waktu lalu. Satya, selaku pim pinan komisi, yang membidangi pertahanan dan diplomasi luar negeri menekankan agar pihakpihak luar berhenti memprovokasi Papua.

Sebagai contoh, ia menyebut manuver politik yang dilakukan Benny Wenda yang menggalang dukungan pihak internasional yang sudah dalam tahap mengancam kedaulatan NKRI. Dalam pandangan Satya, Benny Wenda menggunakan bendera Vanuatu dalam menyebarkan berita bohong tentang Papua dan Papua Barat hingga menemui perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Benny Wenda sudah bukan WNI sehingga dalam aspek politik luar negeri Indonesia, saya khawatir terkait apa yang dilakukannya karena masih ada gerakan itu,” katanya. Dia menilai ada skenario agar Benny Wenda berperan seperti Ramos Horta dalam memperjuangkan kemerdekaan di Timor Timor.

Karena itu, dia mendesak pemerintah Indonesia tegas terkait apa yang dilakukan Benny Wenda karena menyangkut kedaulatan NKRI. “Kita ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, kita tegas bagaimana mempertahankan NKRI,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, senator asal Papua Barat, Mervin S Komber, menyatakan bahwa dana Otsus yang diterima hingga 2021 nanti merupakan anugerah bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Meski selama 21 tahun itu perlu dilakukan penyempurnaan agar bisa dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

“UU Otsus ini muncul karena keinginan masyarakat dan semua diatur, misalnya bagaimana dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sehingga Otsus diletakkan sejalan dengan adat yang berlaku di Papua,” kata Mervin.

Namun, dia menilai perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Otsus Papua, salah satunya membuat peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana turunan dari UU Otsus. Misalnya untuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), serta terkait Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

abdul rochim