Edisi 11-09-2019
GBHN Baru untuk Atur Arah Pembangunan


YOGYAKARTA – Langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menerbitkan haluan negara semakin nyata.

Bahkan, MPR mengakui sudah melakukan kajian terkait hal ini sejak lima tahun lalu. Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, desakan memunculkan kembali Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan datang secara tiba-tiba.

MPR, jelasnya, sudah menerima masukan ini dari masyarakat sejak lima tahun lalu. Dan sejak itulah MPR melakukan kajian-kajian mendalam. ”Ini sudah lama. MPR selama ini selalu meminta masukan- masukan masyarakat terkait ini.

Dan sudah hampir lima tahun ini kajian haluan negara terus dilakukan,” tandas Maruf saat menghadiri Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemarin. Bahkan, lanjut Ma’ruf, 85% masyarakat meminta agar MPR menerbitkan aturan baru haluan negara atau GBHN yang baru.

”Dari 8 sampai 9 kali survei yang dilakukan MPR, sebanyak 85% masyarakat menginginkan agar negara ini kembali memiliki haluan negara,” ungkapnya. Namun, yang paling penting dijelaskan ke masyarakat adalah bahwa MPR tidak akan menghidupkan GBHN model Orde Baru (Orba). GBHN yang tengah dikaji ini bukan seperti model Orba.

”Ini lebih pada perencanaan pembangunan dengan model GBHN, jadi hanya modelnya saja,” paparnya. Mengenai kepastian pengesahan haluan negara ini, Maruf mengatakan bahwa itu nanti tergantung MPR periode mendatang sebab MPR periode ini tinggal menghitung hari saja.

”Kan sudah tinggal beberapa hari saja yang sekarang, nanti ini ada di tangan MPR periode mendatang,” tandasnya. Senada diungkapkan anggota Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono. Dia mengakui ada kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat terkait isu penghidupan GBHN.

Selama ini banyak yang berpandangan jika MPR akan menghidupkan lagi GBHN. Menurut dia, haluan negara yang tengah dirumuskan MPR adalah agar pembangunan ke depan lebih terarah. ”Haluan negara yang kami rumuskan bukan seperti itu (GBHN model Orba).

Tidak pernah ada pikiran mengembalikan GBHN zaman Orba,” tandas Bambang. Menurut dia, pemahaman publik mengenai gagasan menghidupkan lagi GBHN perlu diluruskan.

Haluan negara yang tengah dirancang MPR ini, lanjutnya, merupakan program jangka panjang sebagai landasan perencanaan pembangunan. ”Jadi, ini untuk perencanaan pembangunan 10 sampai 50 tahun ke depan,” paparnya. Dengan haluan negara ini maka pembangunan akan lebih terarah.

agung nugroho