Edisi 11-09-2019
Istana Akan Dibangun di Papua


JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh adat dan agama dari Papua-Papua Barat di Istana Negara kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berjanji mempertimbangkan beberapa permintaan dari tokoh adat dan agama yang disampaikan saat pertemuan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.

Selain melakukan pendekatan keamanan dengan meminimalisasi aksiaksi kerusuhan, pemerintah juga berusaha melakukan pendekatan budaya dengan meng ajak dialog tokoh adat dan tokoh agama di Bumi Cendra wasih. Dalam pertemuan de ngan Jokowi yang didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara, hadir 61 tokoh Papua dan Papua Barat.

Mereka pun menyampaikan beberapa permintaan sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di Papua dan Papua Ba rat.

“Pertama , kita minta kepada Bapak Presiden un tuk adanya pemekaran provinsi di lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata tokoh adat Papua Abisai Rollo di Istana Negara kemarin.

Selain itu, dia juga meminta ada pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua. Permintaan lainnya adalah penem patan pejabat-pejabat eselon I dan eselon II di keme n terian dan lembaga pemerintah nonkemen terian (LPNK). “Pembangunan asrama Nusan tara di seluruh kota studi dan men jamin keamanan mahasiswa Papua.

Usulan revisi UU Otsus dalam Prolegnas 2020,” pintanya. Dia juga secara khusus meminta agar Presiden menerbitkan instruksi presiden untuk pengangkatan tenaga honorer di Papua menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Percepatan Palapa Ring Timur Papua. Bapak Presiden mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua,” tuturnya. Abisai juga meminta agar pemerintah membangun istana di Jayapura, Papua. Dia pun meminta juga bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan istana tersebut.

“Maka saya, Abisai Rollo, menyumbangkan kepada negara tanah 10 hektare untuk dibangun Istana Presiden Republik Indonesia sehingga perjalanan Bapak Presiden ke Papua berubah dari berkunjung menjadi berkantor,” katanya.

Menanggapi permintaan ter sebut, Jokowi mengaku masih mempertimbangkan dengan melakukan diskusi dengan pejabat terkait. Seperti per mintaan pembangunan Ista na Presiden di Papua, Jokowi akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk keter sediaan anggaran dan lahan.

“Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong ya duitnya enggak ada. Ya , jadi mulai tahun depan istana dibangun,” katanya. Dia mengatakan, memang pembangunan Istana Presiden di Papua terkendala masalah lahan. Namun, karena ada sumbangan dari Abisai Rollo sebesar 10 hektare, maka pembangunan itu dapat direalisasikan.

“Kemudian yang terakhir menge - nai Istana Presiden. Ini kan di sana yang sulit tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektare gratis? Gra - tis? 10 hektare benar? Sudah ada? Ooh punya Pak Abisai Rol - lo. Hari ini de facto sudah dise - rah kan,” paparnya.

Terkait permintaan pemekaran wilayah provinsi, Jokowi akan mengkajinya secara mendalam sebab dalam lima tahun terakhir pemerintah memang melakukan moratorium peme - karan wilayah. “Kemudian soal pemekaran. Ya, jangan banyakbanyak dulu. Tadi disampaikan tambahannya lima.

Lima total atau tambahan? Mungkin kalau enggak dua, ya tiga. Kalau tidak dua, atau tiga,” katanya. Dia mengatakan tidak mengakomodasi semua keinginan tersebut karena pemekaran mem butuhkan kajian. “Ini kan perlu ada kajian. Undang-un dang sudah mendukung kesana.

Dan, saya memang ingin ada usul an dari bawah, bukan ke inginan kita. Keinginan dari ba wah untuk pemekaran,” tutur nya. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga berjanji akan memberikan kesempatan bagi putra-putri dari bumi Papua yang berprestasi untuk berkarier di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

Jokowi bahkan bakal memaksa agar BUMN dapat mengakomodasi lulusan-lulusan baru mahasiswa Papua. Dia menargetkan agar 1.000 orang lulusan tersebut dapat bekerja di BUMN. “Akan saya paksa karena kalau lewat prosedur kelamaan sehingga kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima mahasiswa yang baru lulus dari Papua.

Siang ini saya menyampaikan 1.000 dulu,” katanya. Dia mengaku saat bertemu mahasiswa asal Papua di luar negeri hal yang dikeluhkan adalah bingung akan ke mana setelah lulus. “Banyak yang bertanya, Pak kalau sudah lulus mau ke mana?. (Saya jawab) Ya kembali ke Papuaí.

Terus kerja di mana? Ini pertanyaan bukan anak muda Papua saja, tapi juga provinsi lain. Inilah pekerjaan besar kita,” paparnya. Tidak saja itu, dia juga akan melakukan penataan PNS asal Papua di pemerintahan. Dia mengatakan akan ada pe ne m patan PNS asal Papua di provinsi-provinsi lain.

“Termasuk eselon I, II, III akan kita atur. Kalau tidak lewat proses percepatan, afirmasi seperti itu memang ya apa ya kita ini me mang kompetisinya ketat se kali. Dan, keluhan ini disam pai kan kesaya di-sampaikan provinsi-provinsi lain, utamanya dari luar Jawa. Dan, itu saya dengar,” katanya.

dita angga