Edisi 11-09-2019
Negara Biayai Iuran JKN 134 Juta Jiwa


JAKARTA–Rencana pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan tidak akan membebani penduduk miskin dan tidak mampu.

Saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah pusat (APBN) yang di sebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayar kan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang di daftarkan oleh Pemda (yang terkadang disebut juga PBI Dae rah).

“Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti di Jakarta kemarin.

Nufransa mengatakan, untuk pekerja penerima upah, baik ASN Pusat/Daerah, TNI, Polri, maupun pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Sementara khusus untuk peserta mandiri kelas 3 hanya akan naik menjadi sebesar Rp42.000, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya di bayar oleh pemerintah.

Menurut dia, bagi peserta mandiri kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke da lam Basis Data Terpadu Kemensos sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya diba yar kan oleh pemerintah. “Kenaikan kelas 2 dan kelas 1 ju ga dipertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay).

Dalam hal ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan ke las, misalnya dari semula kelas 1 menjadi kelas 2 atau kelas 3; atau dari kelas 2 turun ke kelas 3,“ jelasnya.

Nufransa menuturkan, kenaikan iuran BPJS ini diiringi dengan perbaikan sistem JKN se cara keseluruhan sebagaimana rekomendasi BPKP, baik ter kait kepesertaan dan manajemen iuran, sistem layanan dan manajemen klaim, maupun stra tegic purchasing.

Rencana kenaikan iuran ini juga adalah hasil pembahasan bersama oleh unit-unit terkait, seperti Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemenkes, dan DJSN. Bu kan hanya ketetapan dari Men teri Keuangan dan nantinya akan ditetapkan de ngan Peraturan Presiden (Perpres).

Tentang kenaikan iuran, lan jut dia, perlu diperhatikan bah wa di antara penyebab utama terjadinya defisit program JKN yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran iuran yang under priced dan adverse selection pada peserta mandiri.

“Banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal dan setelah sembuh berhenti iuran,” tuturnya. Perlu diketahui, sejak 2014, se tiap tahun program JKN selalu mengalami defisit.

Sebelum memperhitungkan intervensi pemerintah baik dalam bentuk PMN (penanaman modal negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-ma sing Rp1,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 tri liun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Dia mengungkapkan, dalam rangka mengatasi defisit JKN tersebut, pemerintah mem beri kan bantuan dalam ben tuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam ben tuk bantuan belanja APBN se besar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).

Tanpa dilakukan kenaikan iuran, Nufransa memastikan de fisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan men capai Rp32 triliun pa da 2019 dan meningkat men jadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021.

“Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan oleh sebagi an besar penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya,” papar Nufransa.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menaikkan anggaran untuk kesehatan menjadi Rp132 tri liun pada tahun de pan. Kenaikan anggaran kesehatan ini di alokasikan untuk ke lompok ma syarakat miskin dan masyarakat hampir mis kin.

“Dibandingkan kenaikan rata-rata sektor lain, kenaikan alo kasi dana kesehatan ter ma suk yang tertinggi,” ujar Sri Mul yani. Menurut dia, pemerintah te rus meningkatkan anggaran un tuk sektor kesehatan masyara kat.

Dalam lima tahun belakang an, alokasi dana untuk sek tor kesehatan terus meningkat. Sebelumnya, pada 2014, alokasi dana untuk kesehatan se be sar Rp59,7 triliun. Pada 2019 me ningkat lebih 100% yaitu menjadi Rp123,1 triliun.

Agar pe layanan kesehatan tepat sasaran, maka pemerintah akan me nerapkan teknologi digital dengan mendesain sistem ke se hat an nasional yang menyeluruh dan berkelan jut an. Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan meng identifikasi masyarakat peserta jamin an kesehatan, berupa data yang berisi nama, tempat/ tanggal lahir, tinggi dan be rat badan, jenis kelamin, alamat, juga rekam me dis peserta.

“Jika kita mampu mengidentifikasi sekitar 267 juta kon disi rekam medis masyarakat Indonesia, maka kita akan mampu mengidentifikasi kebutuhan, alokasi dana, premi yang tepat dari tiap individu sesuai risiko dan kebutuhannya,” kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, lanjut dia, tujuan utama alokasi anggaran kesehatan dapat tercapai, di mana semua masyarakat Indonesia memperoleh manfaat sistem kesehatan nasional.

oktiani endarwati/ rina anggraeni