Edisi 11-09-2019
Pemerintah Didorong Beri Insentif Fiskal bagi Produk Tembakau Alternatif


JAKARTA– Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal bagi produk tembakau alternatif.

Direktur Program Indef Esther Sri Astuti mengatakan, pemerintah dapat mengikuti sejumlah negara yang lebih dulu memberikan insentif kepada produk hasil pengembangan inovasi dan teknologi dari industri tembakau tersebut.

"Beberapa negara seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, sudah membuktikan bahwa kebijakan harm reduction dapat diimplementasikan dengan baik di sana. Negara tersebut sudah memberikan insentif fiskal berupa tax reduction bagi industri yang memproduksi produk yang ramah lingkungan dan rendah risiko,” kata Esther ketika dihubungi wartawan barubaru ini.

Berdasarkan hasil kajian ilmiah dari Public Health England, produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, tidak menghasilkan TAR, dan memiliki zat kimia berbahaya yang lebih rendah hingga 95% daripada rokok.

Esther melanjutkan bahwa beberapa negara memberikan insentif fiskal karena meyakini bahwa produk tembakau alternatif minim akan risiko kesehatan. “Beberapa studi sudah dilakukan dan membuktikan bahwa produk tembakau alternatif memiliki zat berbahaya dan risiko yang lebih rendah daripada rokok.

Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa produk tembakau alternatif berhasil mengurangi jumlah perokok di beberapa negara,” katanya. Saat ini, Esther menyadari, masih banyak pro dan kontra mengenai produk tembakau alternatif.

Namun, kondisi tersebut dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperkuat berbagai penelitian lokal berbasis ilmiah tentang produk tersebut. Dengan langkah pemerintah memberikan insentif fiskal, Esther melanjutkan, industri rokok akan terpacu untuk melakukan riset dan pengembangan produk tembakau yang rendah risiko.

Apalagi, sejumlah studi kesehatan juga membuktikan perokok berisiko terkena kanker. Ditambah lagi, angka perokok di Indonesia tergolong tinggi. “Bagi perokok, cara yang terbaik untuk mengurangi kesehatan mereka adalah dengan berhenti merokok.

Namun, bagi perokok yang tidak bisa berhenti merokok, maka mereka dapat didorong untuk menggunakan produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko,” tegas Esther. Setelah pemberian insentif fiskal, pemerintah selanjutnya harus memperkuatnya dengan regulasi.

Esther mengatakan, regulasi diperlukan agar pengawasan dalam penjualan dan penggunaan tidak disalahgunakan. Selain itu, masyarakat, terutama perokok dewasa, juga berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif.

“Atur regulasi yang tepat, misalnya pelarangan untuk membeli produk tembakau alternatif bagi anak di bawah umur. Tentukan standar-standarnya agar risiko penyalahgunaan berkurang,” kata dia.

Esther menambahkan, selain pada industri tembakau, konsep harm reduction dapat diterapkan di berbagai industri lain, misalnya pada industri energi terbarukan dengan insentif untuk produk biofuel, insentif untuk mobil listrik, ataupun disinsentif cukai untuk plastik.

Dengan pengalaman negaranegara yang sudah melakukan pemberian insentif, menurut Esther, pemerintah harus segera merealisasikannya. “Jika Pemerintah Indonesia bermaksud mengembangkan model kebijakan insentif yang mendorong konsep harm reduction, seharusnya pemerintah bisa melihat studi empiris dari beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang telah menerapkan kebijakan tersebut,” pungkasnya.

rakhmat baihaqi