Edisi 11-09-2019
Pemerintah Tuntaskan Proyek Strategis Nasional Rp390 Triliun


JAKARTA– Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat sebanyak 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp390 triliun telah selesai pada periode 2016 hingga Agustus 2019.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, ada 19 proyek yang sudah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp87,7 triliun selama periode Januari hingga Agustus 2019. “Proyek-proyek tersebut terdiri dari tiga bandara, lima jalan, empat kawasan, dua smelter, tiga bendungan, dan dua teknologi,” kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Wahyu memaparkan, status kemajuan 223 proyek plus tiga program PSN sejak pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 56/2018 hingga Agustus 2019, yang antara lain telah menyelesaikan 51 proyek infrastruktur senilai Rp295 triliun.

Selanjutnya 27 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi senilai Rp1.348 triliun, serta 23 proyek dalam tahap konstruksi senilai Rp154 triliun akan beroperasi pada 2019.

Selain itu, terdapat 78 proyek dalam tahap konstruksi senilai Rp1.351 triliun akan beroperasi setelah 2019, lima proyek dalam tahap transaksi senilai Rp413 triliun, dan 39 proyek dan satu program industri pesawat dalam tahap penyiapan senilai Rp621 triliun.

“Sementara mengenai status kemajuan Program Ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) dari Desember 2016 sampai dengan Juli 2019, antara lain 3.768 MW sudah beroperasi senilai Rp101,7 triliun, 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi, 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA), namun belum financial close, 1.453 MW dalam tahap pengadaan, dan 734 MW dalam tahap perencanaan,” katanya.

Wahyu menekankan pentingnya persoalan pengadaan tanah. Dalam kesempatan ini, rapat juga membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) serta isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah,” tuturnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan PSN yang sudah ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

oktiani endarwati