Edisi 11-09-2019
Memaksimalkan Pendapatan IHT


POLEMIK di Industri Hasil Tembakau (IHT) dan turunannya tak kunjung usai. IHT memang sektor padat karya yang memberikan peluang pekerjaan besar bagi masyarakat.

Namun, di sisi lain, sektor ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dari sisi produknya. Pemerintah pun dihadapkan pada situasi dilematis. Penyebabnya, sektor itu juga memberikan pemasukan besar bagi negara.

Berbagai celah dalam kebijakan tarif cukai rokok dinilai berpotensi merugikan negara. Karena itu, pemerintah didorong untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan ini.

“Pemasukan negara dari cukai harus maksimal untuk pembiayaan-pembiayaan bagi kepentingan masyarakat termasuk kesehatan. Juga untuk pembangunan di banyak sektor, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan aturan, sebab masalah ini menyangkut kepentingan publik,”tegas Pemerhati Kebijakan Publik Agus Wahyudin.

Dia menilai, pemerintah perlu melakukan penelitian dan investigasi mengenai potensi kebocoran dalam penerimaan cukai. “Pemerintah perlu melakukan investigasi dengan melibatkan pihak berwenang. Hal itu tentunya juga akan mempersempit ruang bagi pihak-pihak yang akan berlaku curang,”tegasnya.

Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Agus, perlu dilibatkan untuk melakukan kajian dan rekomendasi kepada pemerintah terkait struktur tarif cukai rokok. Struktur tarif cukai rokok saat ini dinilai memiliki banyak celah yang menyebabkan pendapatan negara tidak optimal.

Salah satunya akibat perusahaan rokok besar yang masih bisa membayar cukai rokok yang lebih murah. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkanna menyatakan indikasi intervensi industri dalam penetapan tarif cukai rokok sudah sangat kasat mata.

Dia menilai, selama ini Komisi Antikorupsi menjadi lembaga yang kompeten memberikan rekomendasi serta berpengalaman dalam hal upaya pencegahan korupsi. Oleh karenanya, peran KPK dalam mencegah potensi kehilangan penerimaan negara sangat diperlukan.

Menurut Mukhaer, kebijakan terkait rokok melibatkan banyak kepentingan lembaga dan kementerian. Di antara kementerian yang terlibat adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan.

Indonesia Budget Center (IBC) dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) sebelumnya juga mendesak KPK turut mencegah berbagai celah yang ada dalam PMK tersebut.

Keduanya menilai, kebijakan yang rumit melahirkan potensi korupsi dan memunculkan potensi kehilangan penerimaan negara. Apalagi, KPK sangat lumrah melakukan berbagai kajian untuk menutup potensi kerugian negara.

Awal tahun ini saja, KPK telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menghapuskan insentif fiskal di zona perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) yang merugikan negara sangat besar.

Rekomendasi tersebut terbukti cukup efektif mencegah berbagai penyimpangan yang dibuktikan dengan pencabutan pemberian insentif fiskal rokok di FTZ sejak 17 Mei 2019 lalu.

Dengan demikian, kajian dan rekomendasi sejenis dinilai dapat dilakukan terhadap peraturan tentang tarif cukai rokok. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan membenarkan pembuatan kajian dan rekomendasi terkait insentif fiskal rokok di FTZ merupakan salah satu upaya mereka mencegah potensi korupsi akibat kebijakan.

anton c