Edisi 12-09-2019
DKI Masih Kaji Trotoar untuk PKL


JAKARTA–Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji penggunaan trotoar untuk peda gang kaki lima (PKL).

Jika DKI memper boleh kan PKL di jalur pedestrian ini bisa menjadi preseden buruk bagi daerah lain. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harri Nugroho mengatakan, saat ini instansinya belum menyatakan boleh atau tidak PKL berjualan di trotoar.

Semua itu masih dalam kajian. “Pandangan kita ke depan, kalau trotoarnya besar kemungkinan bisa untuk PKL. Tapi, yang kecil mungkin tidak,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU No 38/2004 tentang Jalan, trotoar itu hak pejalan kaki dan tidak bisa lagi diganggu gugat apalagi putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan itu.

Namun, Pemprov DKI ingin memanfaatkan trotoar yang tengah dilebarkan saat ini untuk PKL. Artinya, trotoar yang dilebarkan menjadi 6 hingga 8 meter mampu mengakomodir pedagang asalkan sesuai kajian. “Masih dikaji wilayah mana yang bisa ditetapkan trotoar untuk PKL.

Itu pun nanti ada klausulnya PKL berjualan secara shift, yakni pagi, siang, dan sore. Jadi bersih lagi. Ada juga yang tetap mungkin di wilayah terten tu. Itu kan perlu kajian,” ungkap Harri. Menurut dia, setiap wilayah me miliki karakteristik yang berbeda.

Ada yang trotoarnya mas ih memiliki lebar 1,5 meter dan ada yang sudah dilebarkan. Apabila lebar trotoar 1,5 meter, PKL tidak mungkin diperboleh kan. PKL yang baik itu yang bisa berkolaborasi dengan pejalan kaki. Misalnya, coba jalan mulai MH Thamrin ke Sudirman yang trotoarnya sudah lebar.

Menurut dia, jalan sepanjang itu sangat hambar apabila tidak ada PKL. “Seandainya kamu jalan te rus di situ ada kayak food truck atau apa yang bersih, ada minuman. Kan duduk di bangku sam bil minum, jalan lagi. Sebenarnya itu tadi membantu, mem bantu pejalan kaki nya - man,” ujarnya.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, rencana Pemprov DKI merangkul PKL di trotoar memicu kontroversi. Kebijakan tersebut justru bisa merangsang daerah lain mengikuti hal serupa. Daerah lain bisa saja mengikuti kebijakan DKI karena berpedoman Peraturan Menteri Pe kerjaan Umum dan Peru - mah an Rakyat No 3/2014.

Atur an itu menjelaskan tentang Pe doman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasa - ra na dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. “Sebagai Ibu Kota, Jakarta itu etalase kota lain sehingga bila trotoar diperbolehkan untuk PKL dengan memakai Permen PUPR.

Aturan ini akan membuka pintu bagi kota/kabupaten lain untuk melakukan hal se rupa,” ungkap Nirwono. Dia tidak bisa membayangkan bila kota-kota besar seperti Surabaya, Makassar, dan Medan, mengadopsi kebijakan Pem prov DKI.

Apalagi posisi Per men PUPR berada di bawah UU No 38/2004 tentang Jalan dan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka itu, dia menyarankan Pemprov DKI mengkaji ulang rencana tersebut agar kebijakan ini tidak memicu efek domino ba - gi daerah lain.

Apalagi selama ini penertiban PKL lebih sulit dari - pada menegakkan aturan yang telah dibuat. “Dua aturan hukum itu jelas dikatakan bah wa trotoar dibangun untuk fasi li tas pejalan kaki. Bahkan, di Pa sal 12 UU tentang Jalan disebut kan setiap kegiatan yang meng akibatkan gangguan fungsi pejalan kaki dapat dikenai sanksi,” ucapnya.

Menurut Nirwono, DKI jangan mengambil contoh kota ma ju di negara lain dalam merangkul PKL di trotoar. Tak hanya kultur yang berbeda, tapi ting kat kesadaran masyarakat Indonesia dengan negara lain juga tidak sama.

Selama ini Guber nur DKI Jakarta Anies Baswe dan berpandangan penataan PKL di trotoar bisa dilakukan karena berkaca dari kota-kota be sar di dunia, seperti New York, Amerika Serikat. Mereka mampu menata kios permanen ataupun mobile dengan baik di sejumlah ruas pejalan kaki.

Dia juga memahami maksud Pemprov DKI untuk merangkul PKL demi perekonomian rakyat, tapi alangkah baiknya de ngan kebijakan lain. Misalnya, menerapkan Pergub No 10/ 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan memasuk kan para PKL kepasar rakyat. Bahkan, pengelola mal diminta menyiapkan lahan sekitar 10% dari total lahan yang dibangun un tuk meng ako modasi peda gang.

bima setiyadi