Edisi 12-09-2019
Fintech, Sinergi Regulasi, dan Perlindungan Konsumen


Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah turut memengaruhi peningkatan aktivitas penggunaan internet dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, tercatat bahwa penetrasi penggunaan internet dalam negeri sudah mencapai 56% dari total 150 juta orang yang sudah melek internet. Selain itu penggunaan smart phone di Indonesia yang tercatat sebanyak 355 juta unit su dah mencakup 133% dari total populasi sebanyak 268 juta orang.

Fakta ini membuka mata kita bahwa semakin mudahnya akses keinternet, semakin masyarakat ingin dimanjakan akses yang ditawarkan. Berda sar kan data Bank Indonesia, dari 2017 hingga 2018 telah ter jadi peningkatan transaksi da ring dan elektronik di Indonesia sebesar 281%, dari semula bernilai Rp12,4 miliar pada 2017, naik menjadi Rp47,2 miliar di tahun berikutnya.

Peningkatan yang tidak tanggung-tanggung ini tentu juga menunjukkan adanya kemajuan pesat pada ekonomi digital dalam negeri. Kegiatan ekonomi yang dulu masih dilakukan secara tra di sional lewat lembaga keuangan seperti bank saat ini sudah bertransformasi ke arah pemanfaatan teknologi yang masif.

Muncul para pemain baru di pasar yang menawarkan berbagai jasa, di antaranya yang ber tumbuh pesat adalah kemunculan fintech atau financial technology. Kehadiran fintech ber peran penting dalam memper cepat tercapainya keuangan inklusif, suatu hal yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo saat ini. Berkembangnya fintech di Indonesia harus disertai dengan ekosistem yang juga mendukung hadirnya inovasi ini.

Payday Loan: Paling Banyak dan Paling Kontroversial

Kebanyakan fintech memanfaatkan jasa di sektor pembayaran (e-payment) dan pinjaman (peer-to-peer/P2P lending), sektor yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Pada model bisnis P2P l ending , yang juga terdiri atas beberapa sektor pinjaman, tercatat bahwa payday loan merupakan sektor yang paling banyak muncul dan diminati.

Sayangnya payday loan juga merupakan sektor yang paling banyak menimbulkan kon troversi. Payday loan merupakan bisnis model yang memberikan sejumlah pinjaman uang dalam jangka waktu yang pendek. Masih hangat dalam ingatan kita kasus bunuh diri yang dilakukan salah satu sopir taksi di bulan Februari lalu.

Ketidakmampuan membayar utang yang membengkak dari pinjaman daring membuat ia nekat mengakhiri hidupnya. Diketahui bahwa pinjaman daring tersebut menarik bunga yang tidak wajar dan terus menagih dengan menyalahgunakan data pribadi milik korban. Ada juga kasus di mana para penyedia layanan bebas mengakses kontak pribadi pelanggan untuk menagih utang dengan meneror kerabat dekat.

Dua dari sekian banyak ka sus yang terjadi menunjukkan bahwa kehadiran fintech, utamanya yang berbasis pinjaman/lending, juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan da ta pribadi pengguna layanan. Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri fintech, dan tentunya kesadaran dari pengguna la yan an itu sendiri.

OJK Minim Aturan Tegas

Menindaklanjuti fintech lending ilegal, pertanyaannya lalu mengarah pada bagaimana kinerja pemerintah dalam mengatur kehadiran fintech ini. Aturan mengenai fintech sudah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Ber basis Teknologi Informasi.

Setiap fintech yang berdiri di Indonesia harus mencatatkan diri ke OJK secara legal lewat prosedur yang berlaku. Hingga Agustus 2019, tercatat sudah ada 127 perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin di OJK. Ironisnya, lebih banyak jumlah perusahaan fintech lending yang tidak terdaftar. Jumlah nya juga mencapai ratusan ribu.

Kontroversi yang sering terjadi pada faktanya banyak disebabkan para fintech lending ilegal, terutama yang menjalankan model bisnis payday loan ini. Umumnya mereka menjalankan bisnisnya dengan menarik bunga harian mencapai 2%. Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan fintech yang terdaftar.

Di luar ini, masalah yang timbul bukanlah tanggung jawab OJK. Untuk memberantas fintech ilegal, peran OJK lewat Satgas Waspada Investasi hanya terbatas pada kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir fintech ilegal tersebut.

Sejak Juli 2018 hingga April 2019, OJK bahkan sudah memblokir hampir 950 fintech yang beroperasi secara ilegal. Sayangnya, kadang mereka masih dapat beroperasi dengan berbagai cara, seperti sa lah satunya membuat nama baru. Setelah itumereka kem bali dengan mudahnya mem buat akun di Play Store dan App Store.

Peran Penyedia Layanan Fintech

Dalam hal mitigasi penyalahgunaan data pribadi, perlu ada peran dari para pelaku industri fintech lending , terutama para CEO ketika berbisnis. Penyedia layanan tentunya ingin memberikan produk dan layanan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk itu perlu dipahami bahwa mereka juga memerlukan profil pelanggannya.

Namun me reka juga harus memahami sebanyak apa data pribadi yang dapat mereka akses. Harus ada etika digital dari para penyedia layanan yang mencegah penggunaan data pribadi berlebihan. Yang tidak pantas adalah ketika profil dari para konsumen digunakan untuk keperluan lain, ter utama jika tanpa pemberitahuan awal kepada konsumen.

OJK saat ini hanya membatasi penyedia layanan untuk mengakses tiga hal lewat aplikasi yang mereka jalankan, yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi. Selain itu para CEO juga harus mendaftarkan usaha fintech miliknya ke OJK dan mengikuti serangkaian proses, termasuk ber se dia diuji lewat regulatory sandbox.

Peran Pengguna Layanan Fintech

Di luar dari sikap penyedia layanan, peran paling penting dimainkan oleh pelanggan. Sebagai pemilik data, mereka ha rus melek literasi ekonomi di gital di era seperti sekarang ini. Pelang gan harus menyadari risiko data yang mereka sebarkan. Maka dari itu diperlukan si kap hatihati dan cermat ter hadap data yang diberikan.

Pe milik data harus sadar untuk apa saja data yang diminta ter kait dengan tujuan layanan. Fintech lending jenis payday loan menyasar konsumen kelas me nengah kebawah di mana ma yo ritas masyarakatnya masih ba nyak yang belum melek literasi keuangan. Memanfaatkan hal ini, fintech lending ilegal kerap menjalankan praktik pe nya lah gu naan data.

Konsumen yang membutuhkan pinjaman harus memastikan bahwa fintech ter sebut sudah terdaftar di OJK. Mem baca serta memahami dengan jelas term of conduct dan pr i vacy policy perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan. Me nurut Asosiasi Fintech Pen da naan Bersama Indonesia (AFPI), pelanggan harus was pada terhadap fintech payday loan yang menerapkan bunga pinjaman melebihi 0,8% per hari.

Selain itu perincian biaya yang dikenakan atas pinjaman haruslah jelas dan transparan. OJK saat ini juga sudah mewajibkan setiap entitas P2P lending untuk memberikan informasi tingkat pengembalian dana 90 hari (TKB 90) pada halaman website dan aplikasinya. Pada intinya pelanggan harus menyadari hak dan tanggung ja wabnya saat melakukan pinjaman daring ini.

Data sebagai Ekosistem Pendukung

Melihat kenyataan di atas, ter lihat bahwa sumber dari keseimbangan antara perkembangan teknologi, penetrasi ekonomi digital, dan perlindungan konsumen terletak pada data yang harus mendukung. Data yang terintegrasi diperlukan agar segala transaksi dapat ber jalan dengan aman dan sesuai dengan aturan.

Kabar baik terdengar dari Kementerian Da lam Negeri. Kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumulo ini berencana mengubah pendekatan sistem administrasi mengenai kependudukan dari yang awalnya bergantung pada nama akan ditransformasikan ke NIK. Hal ini merupakan lang kah baik untuk menghindari pemalsuan KTP ketika akan bertransaksi secara daring.

Selain itu terdapat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang walaupun tidak secara khusus membahas fintech, tapi mengatur pertang gungjawaban para pengguna internet, termasuk para penyedia layanan dan pelanggan, agar tidak terjadi penyimpangan dari informasi yang diberikan. Peraturan ini da pat membantu mengurangi ruang gerak fintech nakal.

Selama ini payung dalam pemblokiran fintech ilegal masih ber ada di tangan OJK. Setelah itu lagi-lagi berhenti di tempat ka rena OJK tidak punya we we nang untuk memberikan hukuman ataupun menetapkan pelanggaran. RUU PDP ini sebenarnya menekankan dua hal penting.

Yang pertama dari sisi penyedia layanan itu sendiri dan kedua dari sisi pengguna layanan atau si pemilik data pribadi.

Dengan adanya undang-undang, bentuk penegak an hukum (lawen forcement ) yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi akan lebih jelas, penyedia layanan tidak dapat semena-mena menggunakan atau meminta data pribadi milik konsumen di luar data yang diperlukan karena terdapat sanksi atau pidana jika melanggar.

Begitu pun de ngan para pengguna layanan untuk dapat mengerti hak dan kewajibannya terkait dengan data pribadi. RUU PDP se ha rusnya menjadi sa lah satu fokus pemerintah untuk dapat segera difinalisasi dan jangan diulur-ulur.

Pada akhirnya dukungan terhadap perkembangan ekosistem inovasi fintech lewat perlindungan konsumen (consu mer pro tection ) haruslah juga mendo rong peningkatan pemberdayaan konsumen (consumerem powerment) di mana konsumen harus lebih cerdas dan bi jaksana dalam memberikan, menyimpan, dan menyebarkan data priba dinya.

Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, akan tetapi, sebelum terjun da lam praktik bertransaksi lewat teknologi, penting bahwa masyarakat harus juga melek terhadap literasi keuangan. Alih-alih menghambat pertumbuhan fintech, sudah seharusnya regulasi ada untuk memfasilitasi hadirnya inovasi fintech di Indonesia.

GALUH OCTANIA PERMATASARI

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies

Berita Lainnya...