Edisi 12-09-2019
Stiker Bebas Ganjil-Genap Taksi Daring Dikaji


JAKARTA– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji pemberian tanda khusus bagi armada taksi daring agar tidak terpengaruh kebijakan ganjil-genap.

Hal itu berkaitan dengan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memperluas kebijakan ganjilgenap di wilayah Jakarta. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, prioritas bebas ganjil-genap bagi taksi daring itu dilakukan melalui penandaan dengan menggunakan stiker.

Namun, menurutnya hal ini masih harus dibahas bersama dengan pihak kepolisian. “Kalau sekarang kita menyarankan mereka (diberi) prioritas. Tinggal sekarang kepolisian yang bisa memberikan stiker kewenangan dari polisi,” ujar Budi di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Dia mengakui, ide penggunaan stiker khusus ini pun masih memiliki kelemahan sebab masih ada risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Mungkin cara memberi stikernya kita pikirkan agar tidak membuat komplikasi lainnya.

Jadi enggak bisa disalahgunakan atau bagaimana,” katanya. Menhub menambahkan, pemerintah akan memastikan taksi daring juga akan ditertibkan. Hal itu diakuinya perlu dilakukan agar tidak menambah kemacetan. “Tapi itu dua persoalan yang berbeda.

Kita akan tertibkan, tapi kita juga akan berikan kesempatan kepada mereka,” jelasnya. Pemberian tanda khusus bagi taksi daring untuk dapat memasuki area atau lintasan ganjil-genap dinilai merupakan langkah mundur dan bentuk inkonsistensi.

Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan, pemberian ruang atau kelonggaran- kelonggaran terhadap suatu kebijakan selain akan mengurangi esensi peraturan itu sendiri, juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

“Padahal, suatu kebijakan atau peraturan dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan melindungi hakhak masyarakat,” ujarnya belum lama ini. Apabila pengecualian diberikan kepada taksi daring, lanjut dia, berarti pemerintah selaku regulator justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.

Hal tersebut menjadikan ketentuan dan peraturan yang ada menjadi tidak efektif, dan berpotensi menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. “Kalau banyak pengecualian, ya sudah mending enggak usaha. Nanti angkutan umum pelat kuning protes, malah mengundang masalah-masalah baru,” katanya.

rina anggraeni


Berita Lainnya...