Edisi 16-09-2019
Jeopardy Simplifikasi Golongan Rokok dan Perekonomian Nasional


Bagi Indonesia, industri hasil tembakau (IHT) merupakan industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam hal pene rimaan negara dan ketenagakerjaan.

Data EY (2018) menunjukkan bah wa IHT mampu memberikan multiplier effect cukup besar dari sisi output multiplier maupun income multiplier. IHT dengan kontribusinya ter hadap GDP sebesar 2,5% mampu mem berikan output mul ti plier in dex sebesar 1,51 dan income mul tiplier index sebesar 1,55. Ke dua nilai multiplier index ter se but lebih besar dari sektor tra ding, financial services, dan transportasi equipment. S el anjut nya, IHT juga mampu mem - berikan dampak direct effect yang cukup tinggi yakni sekitar 326 triliun atau 3,6% terhadap GDP pada tahun 2017(EY, 2018).

Khusus untuk sisi tenaga kerja, IHT mampu menyerap te naga kerja dalam jumlah yang sa ngat besar, baik yang lang sung bekerja dalam sektor pe nye diaan input (pertanian tem ba kau), sektor peng olah - annya (pa brikan rokok) mau - pun sek tor penjualan (per da - gangan da lam negeri dan eks - por rokok). Se lain itu, rantai IHT juga s a ngat lengkap me - nyediakan ke sem patan kerja se cara tidak langsung bagi se - bagian lainnya. Data menunjukkan bahwa IHT mampu menyerap tenaga kerja se kitar 7 juta orang (INDEF, 2019).

Dari total penye rapan te naga kerja tersebut, sebanyak 2,9 juta merupakan pedagang ecer an, 300.000 merupakan bu ruh pabrikan rokok, 60.000 kar yawan pabrik, 1,6 juta petani cengkeh dan 2,3 juta petani tem bakau (INDEF, 2019). Meskipun industri ini me - mi liki peran yang strategis da - lam perekonomian, industri ini tidak lepas dari permasalahan dan tantangan. Pada tahun 2017, pemerin - tah menge luar kan kebijakan sim plifikasi go long an rokok se - cara bertahap sampai tiga tahun ke depan dan kuota kombinasi yang di tu ang kan dalam PMK 146/2017.

Da lam perjalanan - nya, kebijakan ini banyak men - dapatkan pro kontra terkait de - ngan dampak yang ditimbulkan. Kebijakan simplifikasi golong an rokok bukan meru pa - kan hal baru bagi IHT. Hampir setiap tahun IHT dihadapkan pada kebijakan simplifikasi go - longan rokok yang dimulai sejak tahun 2012. Beberapa kajian akan dampak kebijakan peme - rin tah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan simplifikasi te lah berdampak pada ke ber - langsungan dan ke si nam bungan IHT. Hal ini ditunjukkan de - ngan penurunan jumlah pa - brik an rokok, di mana pada tahun 2007 jumlah pabrikan ro - kok mencapai 4.793 namun pada tahun 2017 hanya tersisa 487 pabrikan.

Dengan kata lain, pabrikan saat ini tinggal sekitar 10% dari jumlah pabrikan ro - kok di tahun 2007 yang mampu bertahan sampai saat ini. Dampak lain dari kebijakan tersebut tentunya konsekuensi logis dari turunnya jumlah IHT, ya itu turunnya penerimaan ne - ga ra dari cukai hasil tembakau (CHT). Data pertumbuhan pe - ne rimaan CHT menunjukkan pe nurunan, jika dibandingkan de ngan angka rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebe - lum adanya simplifikasi go - long an. Pada tahun 2010-2013, ratarata tingkat pertumbuhan pe - nerimaan CHT sebesar 18%, sedangkan pada tahun 2014- 2017 rata-rata pertumbuhan penerimaan CHT menjadi sekitar 9%.

Ilustrasi tersebut menun jukkan bahwa adanya ke bi - jakan simplifikasi golongan tak hanya memberikan dampak nega tif terhadap pabrikan rokok, me lainkan juga memberikan dampak penurunan terhadap per tumbuhan penerimaan CHT. Melihat besarnya kontribusi IHT terhadap perekonomian na sional, maka kebijakan sim - pli fikasi golongan rokok perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Perusahaan yang terkena dampak simplifikasi go longan akan mengalami pe - nurunan produksi hingga pe nu - tupan pabrik, di mana se ba gi an besar perusahaan tersebut adalah perusahaan kecil-me nengah.

Selain itu penurunan vo - lu me produksi bahkan penu - tup an pabrik akan berdampak pada pemutusan hubungan ker ja (PHK) yang tentu menjadi concern pemerintah saat ini. Apa lagi jika perhatikan, per eko - nomian Indonesia saat ini mem butuhkan stabilitas yang kuat untuk tumbuh dan berlari se perti yang kita semua harap - kan. Pertumbuhan ekonomi In - do nesia hingga kuartal II-2019 masih mengalami perlambatan sebesar 5,05% (yoy). Realisasi ini lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 yang sebesar 5,07% (yoy) dan juga lebih rendah di - ban dingkan dengan per tum - buh an ekonomi di kuartal II- 2018 yang sebesar 5,27% (yoy). Bahkan, beberapa lembaga na - sional dan internasional agak pe simistis untuk per eko no mi - an nasional kita mencapai tar - get yang diinginkan (5,3%).

Konsumsi dan Investasi

Di Indonesia, konsumsi masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan kon tribusi terhadap PDB se besar 55,79%. Di kuartal II-2009, konsumsi masih mengalami pertumbuhan sebesar 5,17%. Pertumbuhan konsumsi dan in - vestasi di tahun tersebut tak la - in karena didukung oleh pen da - pat an yang membaik serta daya beli yang terjaga. Di sisi lain, perlambatan per - tum buhan juga terjadi pada kre dit. Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan kredit per bankan pada Maret 2019 mengalami perlambatan. Penyalurannya mencapai Rp 5,319,3 triliun atau tumbuh 11,5% (yoy).

Namun angka ini le bih rendah dibandingkan de - ngan bulan sebelumnya yang men capai 12%. Perlambatan ter sebut terus terjadi hingga bu lan berikutnya. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit pada April 2019 hanya sebesar 11%. Data bank Indonesia menunjukkan bahwa perlambatan pertum - buh an kredit pada April ter se - but terutama terjadi pada kredit modal kerja (KMK) yang melam bat dari 12,3% menjadi 11,1%. Perlambatan terutama ter jadi pada KMK sektor perdagangan, hotel, dan restoran, ser - ta sektor pengolahan.

Se mentara pertumbuhan kredit in ves - tasi (KI) naik tipis dari 13,2% men jadi 13,3% yang di do rong oleh sektor konstruksi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ancaman ekonomi global yang melambat dapat direalisasikan jika pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui income yang terus terjaga. Bila daya beli masyarakat meningkat, ke giat - an ekonomi pun akan ber lang - sung lancar karena konsumsi ma sih menjadi penyumbang uta ma pertumbuhan ekonomi. Namun, jika IHT yang me miliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja ters e - but mengalami penurunan produksi bahkan hingga penu tup - an pabrik, maka tenaga kerja yang terlibat dari huluhi lir dalam IHT akan kehi lang - an sumber pendapatannya.

Pada hal, yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini ialah menjaga pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan investasi yang ke duanya bergantung pada in - come masyarakat. Kenaikan cukai guna men - do rong penerimaan CHT dapat di lakukan tanpa harus mela ku - kan simplifikasi golongan ro - kok. Penggabungan rokok antar golongan menyebabkan kena - ik an HJE yang berdampak bu - ruk bagi keberlangsungan IHT. Tak hanya itu, simplifikasi go - longan rokok akan menim bul - kan persaingan antar industri yang tidak sehat sehingga me - mi cu semakin besarnya per - edar an rokok ilegal yang selan - jut nya akan berdampak buruk bagi penerimaan CHT.

Oleh se bab itu, dengan mem per hati kan posisi stra - tegis industri ha sil tembakau dan memp er ha ti kan kepenting an berbagai pi hak serta demi keberlanjutan IHT, maka diperlukan kebijak an yang tepat untuk keber lang sungan IHT tanpa harus me ma ti kan, te tapi juga tetap menjaga ke sinambungan IHT dalam berk on - tribusi bagi per eko no mi an na - sio nal secara keselu ruh an.

CANDRA FAJRI ANANDA
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya