Edisi 16-09-2019
Menkeu Terbitkan Peraturan Super Deduction Vokasi


JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan menerbitkan peraturan super deduction bagi Wajib Pajak Badan yang mendukung dan mengeluarkan biaya untuk kegiatan vokasi bagi pengembangan sumber daya manusia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ke menkeu) Hestu Yoga Sak sama menjelaskan peraturan ini tertuang dalam Peraturan Men teri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 yang mulai berlaku 9 September 2019. Dalam peraturan ini, Wajib Pajak Badan yang menge luarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pe ngembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari biaya yang dike luarkan tersebut. Menurut Hestu, untuk mene rima fasilitas ini, Wajib Pajak Badan harus melakukan kegiatan praktik kerja, pemagang an, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan per janjian kerja sama dengan se kolah vokasi.

Selain itu, perusahaan juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak dalam keadaan rugi. “Sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, per - guruan tinggi program di ploma pada pendidikan vokasi, ba - lai latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang kete na - gakerjaan,” kata Hestu. Hestu menambahkan jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk biaya penyediaan tem - pat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang atau bahan, honorarium atau pembayaran sejenis yang di berikan kepada peserta, dan biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta program vokasi.

Fokus kompetensi yang dido rong meliputi 127 jenis untuk siswa, pendidik dan tena ga kependidikan pada se kolah menengah atau Madrasah Aliyah kejuruan, 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada pergu ruan tinggi program di ploma vokasi, serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepe latih an pada balai latihan kerja. “Ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kese - hat an, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital,” kata Hestu.

Hestu memastikan pemberian insentif pajak ini untuk men dorong keterlibatan pihak swasta agar aktif mengembang kan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk men dapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak Badan dapat menyampaikan pemberitahuan melalui sistem layanan terintegrasi (OSS).

Oktiani endarwati/ant