Edisi 18-09-2019
Revisi UU KPK Terbuka Digugat di MK


JAKARTA – Pengesahan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyisakan kegelisahan bagi banyak kalangan masyarakat sipil.

Mereka pun didorong melakukan uji materiil (judicial review) berbagai pasal hasil perubahan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Revisi UU KPK dinilai banyak kalangan masyarakat sipil akan mematikan proses penindakan di tubuh lembaga anti rasuah tersebut.

Beberapa pasal hasil revisi di antaranya pembentukan Dewan Pengawas, keharusan ada izin penyadapan, hingga perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinilai akan melemahkan proses pemberantasan korupsi. Kendati demikian, sebagian masyarakat juga terang-terangan mendukung proses revisi yang dinilai sebagai penguatan KPK agar kinerja mereka tetap dalam koridor check and balances.

Keberadaan Dewan Pengawas bagi kelompok ini dinilai sebagai upaya mendorong KPK lebih akuntabel. “Perbedaan cara pan dang di antara kelompok pendukung dan kontra revisi UU KPK harus dimaknai secara dewasa.

Karena kami percaya seluruh komponen bangsa meng inginkan Indonesia jauh lebih baik, maju, dan bermartabat dengan menjadikan KPK sebagai instrumen hukum yang berdaulat khusus dalam pemberantasan korupsi,” ucap Ketua PBNU Robikin Emhas di Jakarta kemarin.

Robikin menilai kelompok yang prorevisi UU KPK menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, namun juga kredibel dan akuntabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya. Demikian juga sebaliknya. Mereka yang menolak revisi UU KPK menginginkan KPK kuat dan berdaya tanpa birokrasi yang panjang.

“Sekali lagi, saya melihat mereka yang pro maupun kontra memiliki tujuan mulia yang sama. Sudut pandangnya saja yang berbeda,” ucapnya. Kendati demikian, kata Robikin, agar perbedaan cara pandang di antara dua kelompok masyarakat ini tidak berubah menjadi anarki, maka masingmasing pihak harus mengakhiri perbedaan dengan kembali ke koridor hukum.

Menurutnya, masih terbuka ruang koreksi jika revisi UU KPK dinilai tak sesuai dengan konstitusi, yakni dengan uji materi ke MK. “Kalau memang proses perubahan kedua UU KPK dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan normanor ma yang dihasilkan bertentangan konstitusi, maka ju dicial review ke MK adalah jalang terbaik,” tukasnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan, kemungkinan besar para aktivis koalisi masyarakat sipil akan mengajukan judicial review setelah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah.

“(Judicial review) itu langkah yang sejauh ini masih memungkinkan dilakukan dan kemungkinan juga akan kami lakukan," kata Lalola seusai aksi massa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Meski demikian, Lola–sapaan akrab Lalola Easter–mengatakan , karena revisi ini baru saja disahkan, koalisi masyarakat sipil akan terlebih dahulu diskusi lebih lanjut, termasuk langkah apa yang bisa dilakukan.

Terkait upaya lain dengan mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), Lola menilai perppu bisa keluar jika kondisinya mendesak. Lagipula, pihaknya merasa ragu Presiden akan menerbitkan perppu.

"Tapi perppu itu sebetulnya tidak usah jadi opsi ketika UU KPK ini tidak disahkan. Jadi kalau kondisi yang sekarang yang paling visible yang akan kami dorong adalah melakukan judicial review," tandasnya.

Partai Gerindra mendukung ada upaya judicial review atau uji materi terhadap perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) oleh DPR dan pemerintah.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Desmon Mahesa mengkritisi kuorum rapat paripurna yang tidak terpenuhi dalam pengesahan tingkat II revisi UU KPK itu. “Ya, gugat aja ke judicial review bahwa ini ilegal. Gitu aja. Gerindra du - kung,” kata Desmon seusai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan kemarin.

Saat dikonfirmasi kembali perihal jawabannya itu, Desmon menegaskan kepada masyarakat untuk menggugat RUU KPK. “Ya, gugat aja,” tegas wakil ketua Komisi III DPR itu. Selain itu, lanjut Desmon, Gerindra juga mengkritisi dipilihnya Dewan Pengawas oleh Presiden.

Seharusnya dari lima anggota Dewan Pengawas, DPR memilih dua anggota, Presiden me milih dua anggota, dan satunya lagi dari unsur KPK sebagai ex officio. Selain itu, sambungnya, Gerindra juga menyoroti soal perizinan penyadapan ke Dewan Pengawas.

Ini bisa melemahkan KPK karena untuk melakukan pem berantasan korupsi bisa terhambat. “Tidak ada dua kantor, jadi pimpinan KPK rapat dengan Dewan Pengawas memaparkan kami mau menyadap ini. Itu yang ideal maunya Gerindra,” ter ang nya.

Sayangnya, Desmon mengklaim Gerindra akan kalah jika tetap ngotot dan harus voting. “Kalo kita voting, udah kalah kami, udah tujuh fraksi itu yang harus dipahami,” tandasnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Ham zah mempersilakan masyarakat yang ingin menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah direvisi dan disahkan dalam sidang paripurna hari ini.

"DPR sudah menghadiri gugatan itu sudah ratusan kali. Saya saja sudah hadir berkali-kali, tidak ada masalah. Mekanisme dalam negara demokrasi, rakyat yang punya apa legal standing dapat melakukan gugatan terhadap undang-undang tidak ada masalah," ucapnya.

Menurutnya, hal biasa jika ada pihak yang kerap me la ku kan aksi untuk menolak RUU KPK. Aksi tersebut bagian dari kebebasan berpendapat. "Tetap jalan, enggak masalah orang de mo kan pernyataan pendapat, saya dan semua harus didengar, semua harus diterima, nanti mekanismenya ada. Kalau sudah berjalan, kegiatan-kegiatan selanjutnya. Negara ini punya mekanisme untuk check and balances, semuanya ada," ung kapnya.

kiswondari