Edisi 18-09-2019
Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden


JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pengesahan dalam rapat paripurna siang kemarin berlangsung mulus tanpa hambatan. Bahkan, pengesahan ini sempat ditanyakan tiga kali oleh pimpinan sidang.

“Saya ingin menanyakan kepada seluruh fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi undangundang?“ tanya Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah, yang langsung disambut per setujuan semua anggota yang hadir di Ruang Rapat Pari purna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Revisi ini pun disetujui oleh anggota yang hadir tanpa perlawanan. Fahri kemudian mempersilakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan pandangan akhir presiden. “Setelah ini kita mendengarkan pandangan presiden.

Baru setelah itu kita mendengarkan nota dan catatan,” kata Fahri tanpa ada per lawanan dari anggota DPR yang hadir. Setelah pandangan Menkumham, Fahri pun kembali menanyakan persetujuan anggota DPR yang hadir untuk yang ketiga kali.

Fahri juga mempersilakan kepada perwakilan fraksi untuk menyampaikan catatannya atas perubahan kedua UU KPK ini. Fraksi Gerindra dan PKS kemarin juga memberikan sejumlah catatan terhadap pengesahan Revisi Kedua UU No 30/2002.

Gerindra yang menyoroti tentang penunjukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sementara PKS menyoroti pembentukan Dewas, penunjukan Dewas KPK dan ketentuan izin penyadapan kepada Dewas. “Kita semua tahu semangat DPR dalam merevisi UU ini adalah dalam rangka menguatkan KPK itu sendiri dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum.

Namun masih ada ganjalan, maka akibat ganjalan itulah yang membuat ka - mi dalam pembahasan ting kat pertama menolak untuk diteruskan,” kata Ketua Fraksi Gerindra di DPR Edhy Prabowo. Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa menilai pembentukan Dewas yang menjadi bagian KPK ini, membuat Dewas tidak lebih independen dan kredibel.

Ditambah dengan anggota Dewas yang dipilih secara mutlak oleh presiden. Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut adanya Dewas tidak akan mengganggu kerja KPK. “Saya pikir enggak lah. Semua organisasi itu ada pengawasnya.

Organisasi demit saja yang enggak ada pengawasnya. Semua organi sasi itu harus ada peng awas nya, terkontrol dengan baik,” kata dia. Ketua Pengurus Besar Nah - dlatul Ulama Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengatakan, sebe nar nya seluruh komponen bangsa menginginkan Indonesia ke depan bisa menjadi jauh lebih baik, maju, dan bermartabat.

“Pro dan kontra revisi UU KPK harus diletakkan dalam cara pandang seperti itu. Mereka yang pro terhadap revisi UU KPK menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, na mun juga kredibel dan akun tabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya” ujar Robikin.

Pegawai KPK Diikat Ketentuan ASN dan Kode Etik

Pegawai di internal KPK menjadi satu di antara hal yang cukup diperdebatkan dalam revisi kedua UU KPK. Pegawai KPK akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) sehingga terikat dengan UU Nomor 5/2004 tentang ASN dan Kode Etik yang akan dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Badan Kepegawaian Ne gara (BKN) menilai pegawai KPK akan tetap bisa inde penden meskipun beralih status sebagai ASN. Hal ini dibuktikan dari beberapa lembaga independen yang mesin birokrasinya diisi oleh ASN.

Kepala Biro BKN Mo ham mad Ridwan menye but satu di antaranya institusi kejaksaan yang mana berstatus PNS, tapi bekerja sebagai aparat penegak hukum dan penuntut. “Jadi saya tidakmauberandai-andai. Sudah ada yang me lakukan itu.

Dan tidak masalah,” katanya. Meski demikian, BKN masih menunggu aturan pelaksana an terkait perubahan status pegawai KPK dari non aparatur sipil negara (ASN) menjadi ASN.

kiswondari/dita angga