Edisi 18-09-2019
Investor AS Siap Bangun PLTN


JAKARTA–Thorcon International Pte Ltd berencana menggelontorkan investasi se kitar Rp17 triliun untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berbasis thorium di Indonesia.

Meski demikian, perusahaan asal Ame rika Serikat (AS) tersebut butuh kepastian investasi dari pemerintah. “Kita akan investasi Rp17 tri liun, tentu kita butuh kepastian, yaitu kepastian hukum terhadap program maupun kepastian investasinya.

Jangan seperti banyak di negara lain, pro - gram sudah berjalan, tapi kemu dian berhenti di tengah jalan,” ujar Kepala Perwakilan Indonesia Thorcon International Bob S Effendi di sela-sela acara Desiminasi Hasil Kajian Pe ngembangan PLTN di Indonesia, Gedung Lemigas, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, tanpa adanya jaminan kepastian hukum dari pemerintah, pembangunan PLTN tidak akan berjalan. Pi - hak nya berharap pemerintah da pat mendukung pengem - bang an energi nuklir di Indo ne - sia dengan memberikan payung hukum sebagai jaminan inves - ta si.

Regulasi tersebut bisa be - ru pa peraturan presiden (per - pres) beserta turunannya meng ingat investasi pem ba - ngun an PLTN cukup besar. “Ka mi ingin suatu perpres yang khu sus terkait proyek ini se hingga kami butuh payung hu kum yang melindungi pro - gram ini secara keseluruhan,” ujar dia.

Bob mengungkapkan, Thor - con berencana mengem bang - kan PLTN berkapasitas 500 MW yang diharapkan bisa ber - ope rasi secara komersial (co - mer cial operation date /COD) pada 2027 mendatang. Adapun un tuk lokasi pembangkitnya ter dapat tiga provinsi yang di - anggap layak dan dikaji lebih lan jut, yakni Kalimantan Barat, Bang ka Belitung, dan Riau.

Meski begitu, sebelum melakukan pembangunan, sebagai ta hap awal tahun depan Thorcon akan membuat fasilitas test bed platform terlebih dahulu dengan nilai investasi USD70 juta atau sekitar Rp1 triliun. Tujuan dari pembangunan fasilitas terse but untuk memvalidasi desain, menguji sistem termal hi - dro lik, dan sistem keselamatan.

“Setelah tahap pengembang an tersebut selesai tahapan pembangunan baru bisa di - laksanakan. Tahap pengembangan diharapkan bisa berjalan dua tahun terhitung mulai ta hun depan,” kata dia. Menurut rencana, Thorcon akan membangun reaktor yang dinamakan Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) 500 yang di klaim memiliki tingkat kesela matan tinggi.

Bahkan teknologi nuklir generasi keempat ter sebut dapat merespons lebih ce pat dengan skenario yang lebih buruk dibandingkan reaktor nuklir PLTN di Fukushima, Jepang. Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenaga listrikan (P3Tek) Energi Baru Ter baru kan dan Konservasi Ener gi Su jat miko mengatakan, terkait regulasi nanti akan dibahas ber sama-sama di ba wah Menteri Ko ordinator Bi - dang Kema ri tim an Luhut Bin - sar Panjaitan.

Pembahasan regulasi itu melibat kan berbagai pihak, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nukli (Bapeten), Badan Pe rencanaan Pembangunan Na sional (Bappenas), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Keuangan, Dewan Ekonomi Na sional (DEN), PT PLN, Sekretariat Kabinet, investor, serta pihak-pihak terkait.

“Nanti Menko Maritim akan mengoordinasikan terkait regulasi tersebut. Apakah nanti pa yung hukumnya berupa perpres atau apa pun itu nanti akan ditindaklanjuti,” kata dia. Dia mengungkapkan, berdasar kan hasil kajian jaringan dan beban, tiga provinsi yang disebutkan di atas telah di pi - lih un tuk menjadi lokasi potensial un tuk pembangunan PLTN.

“Tiga-tiganya me mungkinkan dibangun berdasarkan as - pek ja ring an, beban, sumber bahan ba ku dan pertimbangan masya ra kat. Di Riau misalnya, untuk men du kung rencana ASEAN Power Grid sehingga lebih mu dah di ekspor ke negara-negara ASEAN,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, seluruh regulasi yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan PLTN dari sisi bauran energi maupun perizinan keselamatan instalasi nuklir sudah memadai. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No 10/1997 tentang Ke tenaganukliran dan UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025 yang mengamanatkan penggunaan PLTN pada 2025.

Begitu pun PP No. 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Selain itu, berdasarkan PP No mor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), di nyatakan bahwa untuk mengu rangi emisi karbon dan memenuhi permintaan energi nasional yang mendesak, maka energi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai pasokan energi dengan kondisi harus di operasikan pada tingkat keselamatan tinggi dengan harga terjangkau yang ditargetkan di bawah BPP Nasional USD0,077 per kWh atau 7 sen per kWh.

nanangwijayanto