Edisi 18-09-2019
Jaksa Agung Didesak Laksanakan Putusan MA


JAKARTA - Kasus pemidanaan yang berujung kriminalisasi jaksa senior Kejaksaan Agung (Kejagung) Chuck Suryo sumpeno masih menjadi perbincangan publik.

Padahal, Mahkamah Agung (MA) melalui pu tusan PK gugatan TUN menyatakan bahwa Chuck tidak terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang semasa men jabat sebagai kepala Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejagung.

Pakar hukum tata usaha negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Dian Agung Wicak so no mengatakan, Jaksa Agung se - bagai tergugat harus me lak - sanakan putusan MA Nomor 63 PK/TUN/2018 yang digu - gat oleh Chuck sebab meng ha - pus keadaan hukum yang ter - cip ta dari putusan kasasi (yang menguatkan putusan banding dan menguatkan putusan ting - kat pertama) berupa pe no - lakan atas gugatan peng gu gat.

“Apakah Jaksa Agung se bagai tergugat telah melaksanakan amar putusan a quo ? Bila poin tersebut belum dilaksanakan, maka menurut UU Adpem, Jaksa Agung sebagai pejabat pemerintahan dapat diindikasikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kategori bertindak sewenang-wenang karena melakukan tindakan bertentangan de ngan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tandas Dian di Jakarta kemarin.

Dia pun mereko mendasikan penggugat untuk mengajukan gugatan TUN terhadap Jaksa Agung jika tidak juga melaksanakan putusan MA tersebut. “Gugatan ini terkait atas indikasi tindakan melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang,” ujarnya.

Senada diungkapkan pakar hukum acara pidana UGM M Fatahillah Akbar. Menurut dia, putusan PK atas gugatan Chuck Suryosumpeno membuktikan tidak ada pe nya lah - gunaan wewenang sesuai dengan putusan Mahkamah Kons titusi Nomor 25/PUUXIV/ 2016 tertanggal 25 Januari 2017 yang menghapus unsur “dapat” dari Pasal 2 dan Pa sal 3 UU PTPK.

“Artinya, dalam delik materiil harus ada akibat. Hal ini juga terkait dengan unsur ‘melawan hukum’ dan ‘penyalahgunaan wewenang’. Sedang kan putusan MK merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014. ‘Penyalahgunaan wewenang’harus di buktikan melalui PTUN dan putusan PK telah membuktikan tidak adanya penyalah gu na an wewenang itu,” tandas nya.

Dengan kata lain, Pasal 3 UU PTPK jelas tidak dapat berlaku. “Secara maksud pembentuk undang-undang, un sur ‘me lawan hukum’ dalam Pasal 2 adalah selain ‘administrasi pemerintahan’. Proses pemidanaan terutama terhadap Pasal 3 UU PTPK tidak dimung kinkan karena penyalahgunaan wewenang telah dibuktikan tidak ada melalui Putusan PK,” ucapnya.

Pakar hukum tata negara UGM lainnya, Hendry Julian No or menyebut, Jaksa Agung sebagai pejabat pemerintahan dan/atau pejabat tata usaha ne gara terikat dan wajib tunduk serta melaksanakan apa yang menjadi putusan PTUN. Ancaman sanksi administratif akan dapat diterapkan apabila kewajiban tersebut tidak dila - ku kan tanpa terkecuali.

binti mufarida