Edisi 18-09-2019
BPK Ungkap 14.965 Masalah Senilai Rp10,35 T


JAKARTA –Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan terdapat 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan keuangan.

Permasalahan tersebut dihimpun BPK selama semester I/ 2019. Hal itu diungkapkan dalam pe laporan Ikhtisar Hasil Pe me - riksaan Semester (IHPS) I Ta - hun 2019 kepada Dewan Per - wa kilan Rakyat (DPR) RI saat ra - pat paripurna kemarin. Ikh ti sar itu merupakan Laporan Ha sil Pe meriksaan (LHP) pe me rin - tah pusat, pemerintah dae rah, ba dan usaha milik ne ga ra (BUMN), dan badan lain nya.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, temuan permasalahan itu berasal dari 692 (LHP), yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP, dengan tujuan tertentu.

Lebih terperinci, jumlah permasalahan itu meliputi 7.236 permasalahan kele mah - an sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalah an ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,68 triliun.

“Serta 93 permasalahan ketidak hematan, ketidak efisienan, dan ketidakefektivan senilai Rp676,81 miliar,” ujarnya. Moermahadi menuturkan, pada semester I tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan ke uangan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 85 LK Kementerian Lem baga (LKKL), 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, serta 4 LK Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 meng - ha silkan opini Wajar Tanpa Pe - nge cualian (WTP). Opini WTP juga diperoleh 81 LKKL termasuk LK BPK dan I LKBUN. Empat LKKL mem - per oleh opini Wajar Dengan Pe ngecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Ti - dak Menyatakan Pendapat (TMP).

Jumlah LKKL yang men da - pat opini WTP mengalami pe - ningkatan dari 65% atau se ba - nyak 56 LKKL pada 2015 men - jadi 94% atau 82 LKKL pada 2018. “Artinya, pemerintah men - de kati target opini WTP pada Sa saran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Biro kra - si yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sebesar 95% pada 2019,” jelas dia.

Kemudian, opini pada LK Pin jaman dan Hibah Luar Ne - ge ri, l7 LK mendapat opini WTP, LK mendapat opini WDP. Sedangkan 542 LKPD Tahun 2018, BPK memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%), dan 13 opini TMP (2%).

Pada hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan badan lain nya tahun 2018 yaitu LK Tahunan BI, LK OJK, LK LPS, dan LK Badan Pengelola Keuang an Haji, seluruhnya mendapat opini WTP.

Terkait pemeriksaan kinerja, pada semester I tahun 2019 yang dilakukan BPK, mengungkapkan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan telah cukup efektif.

Sedangkan ha sil pemeriksaan atas penge - lo laan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016- semester I tahun 2018 kurang efektif. “Sama halnya dengan hasil pe meriksaan atas efektivitas ke giatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG pada PT Pertamina (persero) belum sepenuhnya efektif mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat,” jelas dia.

ichsan amin/ okezone