Edisi 22-09-2019
Pemerintah Jamin Anggaran Pilkada Cair Tepat Waktu


JAKARTA–Pemerintah menjamin proses pencairan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 wilayah pemilihan akan tepat waktu.

Saat ini tiap pemerintah daerah penyelenggara pilkada tengah menyelesaikan penyusunan anggaran biaya pelaksanaan yang diprediksi bakal menghabiskan lebih dari Rp10 triliun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah daerah telah mengantisipasi kebutuhan anggaran pilkada di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat juga telah jauh hari memberikan imbauan agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

“Umumnya 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik pada perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020,” ujarnya kemarin. Tjahjo mengatakan daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mesti segera menye - lesaikan pembahasan naskah tersebut. “Saya yakin pada saat - nya nanti pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya. Sementara itu Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah kendala yang dihadapi Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020 dalam NPHD dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang diterima Bawaslu Pusat pada 14 September 2019, ada empat kategori permasalahan yang dialami Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. “Pertama , permasalahan administrasi. Kedua , permasalahan regulasi. Ketiga , mengenai ketersediaan anggaran oleh pemda untuk dana pengawasan Pilkada 2020. Keempat , hal lainnya seperti pembahasan ulang NPHD,” ucapnya saat dihubungi. Bawaslu, sambungnya, telah menginstruksikan jajaran Bawaslu di daerah untuk terus berkomunikasi dengan pemda dan DPRD masing-masing. Jumlah daerah yang mengalami kendala administrasi ada sebanyak 14 daerah.

Sementara 48 daerah mengalami kendala regulasi dan 44 daerah mengalami kendala ketersediaan anggaran. Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tahapan penyusunan NPHD dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Oktober, kemudian dilakukan sosialisasi persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai 1 November mendatang. Pendaftaran pasangan calon gubernur/wakil gubernur dimulai pada bulan Februari 2020, sementara untuk calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota dimulai pada pekan pertama Maret 2020.

Selanjutnya tahapan masa kampanye peserta Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan berlangsung 81 hari, mulai 1 Juli hingga 19 September 2020. Sementara sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan penjajakan koalisi untuk menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 2020. Koalisi di tingkat pusat tidak bisa menjadi patokan untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di 270 daerah itu. Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid mengatakan DPC dan DPW PKB sudah mulai melakukan penjajakan koalisi pilkada. Di daerah masing-masing, mereka sudah mulai mengadakan pembicaraan dengan partai lain. Penjajakan dilakukan untuk mengetahui peluang PKB dalam menjalin koalisi dengan partai dalam pilkada.

“Kalau di DPP nanti akan ada waktu khusus untuk memulai proses pilkada,” ujarnya, Rabu (11/9). Hasan mengatakan setiap daerah mempunyai karakteristik dan kekhususan sendiri. Jadi koalisi di pusat tidak mencerminkan koalisi di daerah. Sebab koalisi kelapa daerah akan melihat kebutuhan lokal dan dinamika politik yang ada. “Masing-masing daerah berbeda. Intinya yang terbaik untuk daerah,” ungkapnya. Saat ini partainya masih menunggu selesainya pelantikan. Di beberapa daerah, masih ada DPRD yang belum dilakukan pelantikan. Selain pelantikan, partainya juga menunggu penetapan pimpinan di alat kelengkapan Dewan (AKD).

Politikus asal Malang itu mengatakan, pada Oktober mendatang, proses pelantikan akan rampung. Setelah itu PKB akan mulai mematangkan persiapan. Pihaknya akan menggelar seleksi terbuka bagi para calon kepala daerah. Seleksi dilakukan berjenjang, mulai tingkat DPC, DPW hingga DPP. Dalam proses seleksi, PKB akan melakukan fit and proper test , uji kelayakan dan kepatutan, dan pendalaman track record . Selain hasil uji kelayakan dan kepatutan serta latar belakang calon, partainya juga melihat hasil survei. “Jadi berbagai macam sisi kami lihat,” kata mantan Wasekjen PKB itu. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan partainya juga sudah mulai melakukan penjajakan koalisi. Salah satunya dengan Partai Gerindra.

Menurut dia, pihaknya sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membahas kemungkinan koalisi di pilkada. Anggota DPR itu mengatakan PPP cocok dengan Partai Gerindra di beberapa daerah. Dia tidak tahu persis di berapa daerah PPP akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ada beberapa faktor yang menjadikan kedua partai cocok, yaitu calon kepala daerah yang akan diusung dan kecocokan antar-pengurus partai. “Polanya di daerah seperti itu,” ujarnya.

Mula akmal