Edisi 22-09-2019
Formulasi RKUHP Dinilai Bermasalah


JAKARTA–Keputusan pemerintah meminta penundaan pengesahan Rancangan Undang- Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipandang tepat.

RUU KUHP setidaknya mengandung dua persoalan yang bakal berdampak buruk jika tetap disahkan dalam waktu dekat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai ada dua persoalan besar yang ada dalam polemik RUU KUHP. Pertama dari sisi formulasi pasal. Ada beberapa pasal yang secara substantif tidak masalah, namun karena diformulasikan dengan sembarangan maka menimbulkan pemaknaan multitafsir. Kedua dari sisi substansi memang ada beberapa pasal yang bermasalah.

"Persoalan besarnya ada dua, satu ada hal-hal yang sebetulnya secara substantif tidak bermasalah tapi formulasi tidak jelas sehingga menjadi multitafsir dan ada akhirnya akan menimbulkan persoalan, yang kedua secara substansi memang bermasalah," ujar Ketua YLBHI Asfinawati dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Mengapa RKUHP Ditunda? di d'consulate, Jakarta, kemarin. Selain persoalan itu, Asfina juga mengungkapkan adanya gejala hukum dalam RUU KUHP tersebut. Salah satunya membungkam kebebasan sipil dalam mengkritik pemerintah. Jika saja RUU KUHP disahkan, Asfina mengatakan penjara hingga lapas akan menjadi kelebihan kapasitas.

Karena banyaknya tersangka yang terkena pasal di RUU KUHP. "Ada berbagai macam hukuman yang sangat kurang kan dia cuman mengatur beberapa saja untuk pidana alternatif sebagian besar masih menumpuk pada penjara. Padahal lapas sudah teriak-teriak ini over crowding, kelebihan orang. Kita masih juga mengatur hukuman mati," jelasnya. "Nah kira-kira kalau ini diberlakukan maka bayangan saya akan banyak orang masuk penjara, dan lapas-lapas penuh kasus pidana," tuturnya. Asfinawati juga menyanggah pemerintah dan DPR yang menganggap RUU KUHP sebagai upaya dekolonialiasi atas KUHP warisan Belanda. Padahal, menurut Asfina hal tersebut tak sepenuhnya mencerminkan perkataan pemerintah dan DPR.

Sebab, sejumlah pasal yang terdapat dalam KUHP versi kolonial justru dimuat lagi dalam RUU KUHP. Asfina mencontohkan pada aturan mengenai unggas yang dimuat dalam Bagian Ketujuh Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan Pasal 278 RUU KUHP. "Soal unggas. Betul dia ada di undang-undang yang lama karena itu pertanyaan saya ini mau mengikuti semangat kolonial atau tidak? Kan tadi argumennya begitu, kalau semangatnya untuk menghilangkan kolonialisme tapi masih mengambil pasalpasal kolonial ya apa bedanya itu maksud saya," ujarnya.

Asfina mengatakan diambilnya kembali aturanaturan peninggalan Kolonial alias Belanda menggugurkan bahwa argumen soal upaya dekolonialisasi. Maka dari itu, dia berharap pemerintah maupun anggota DPR tak lagi membodohi rakyat dengan menggunakan argumentasi tersebut. “Tesis mau mengganti produk kolonial ada di manamana dan menjadi justifikasi mengganti KUHP daan itu yang dikatakan pemerintah dan DPR. Kalau ternyata apa-apa yang di dalam kitab undangundang kolonial itu masih kita gabungkan, maka tesis itu sudah gugur di depan publik. Dan jangan kita membodohi publik karena sebagian besar draf yang ada di KUHP lama, masih dimasukkan ke RUU KUHP kemarin," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Anggota Dewan Pers, Agung Darmajaya menyoroti sejumlah pasal yang bersifat kontraproduktif atau pasal karet. "Saya menegaskan ada beberapa catatan di mana itu kontraproduktif, pasal karet. Ketika sekarang muncul persoalan masuk KUHP artinya bicara kebebasan pers menyampaikan gagasan pendapat di satu sisi terbelenggu pidana, artinya tumpangtindih," ujarnya. Dia meminta para stakeholder pembahasan RUU KUHP tidak tumpang tindih dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, terjadi persoalan dalam sebuah pemberitaan harus diselesaikan dengan UU Pers bukan pidana.

Dia juga menguraikan beberapa pasal karet seperti Pasal Penghinaan Presiden yang mengancam hak berpendapat pers dimana terminologi penghinaan tidak jelas karena bisa ditafsirkan secara sembarang. "Menghina itu seperti apa sih? Kalau namanya pejabat publik, tidak perlu sekelas presiden, Anda dikritik ya itu risikonya, kecuali masuk ke ranah pribadi," katanya. Agung juga mengatakan perlunya DPR RI memberikan literasi serta edukasi kepada masyarakat soal produk hukum yang ingin diputuskannya. "Ini menjadi persoalan, semoga produk yang akan dan sedang (berjalan), tidak hanya disampaikan informasinya. Tetapi juga ada literasi dan edukasinya sehingga orang paham tidak terjebak di akhir cerita suka dan tidak suka," jelasnya.

Dia juga berharap selama masa penundaan RUU KUHP, semua pihak aktif mencari solusi dari pasal-pasal yang dianggap krusial. "Ini bukan persoalan menang kalah jadi jangan diartikan. Ini produk kita bersama, karena ketika KUHP ini diketok, maka semua yang menjadi objek di situ, masuk dalam kesepahaman," katanya.

Mula akmal