Edisi 02-10-2019
Menanti Gebrakan Pimpinan Baru DPR


JAKARTA–Puan Maharani dilantik sebagai ketua DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Bambang Soesatyo.

Dia pun mencatatkan diri sebagai perempuan pertama di Tanah Air yang memimpin parlemen. Menjadi ketua DPR tentu tidak berhenti pada privilese. Berlatar politikus yang sudah terbilang senior, Puan pasti sudah paham betul bahwa jabatan yang diemban nya sangat strategis dan berat. SebagaiketuaDPR, politikus Partai Demo krasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu harus tampil sebagai house speaker mewakili seluruh anggota DPR.

Bersama pimpinan DPR lain, dia bertanggung jawab merespons tuntutan DPR bisa berkinerja lebih baik, termasuk mening katkan produktivitas dalam menghasilkan undang-undang. Lebih krusial lagi, dia juga dituntut mampu membawa DPR secara kelembagaan bisa lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, termasuk mengenai sejumlah persoalan, salah satunya terkait sejumlah rancangan undang-undang kontroversial, yang belakangan memicu gerakan demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah di Tanah Air.

Dalam menjalan tugasnya, Puan akan didampingi empat wakil ketua. Mereka adalah Aziz Syam sud din dari Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Rachmat Gobel dari Partai NasDem, dan Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam sambutannya seba gai ketua DPR terpilih, Puan menyadari begitu beratnya tan tangan yang bakal dihadapi. Na mun, dia optimistis bisa men jawab tantangan, termasuk mengoptimalkan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat, me lalui semangat gotong royong.

“Kami memiliki komitmen bersama agar pada masa kepe mimpinan kami, insyaallah akan kami gelorakan semangat gotong royong mewujudkan DPR seba gai parlemen yang modern, ter buka, dan aspiratif serta ber upaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguh nya,” ujar Puan dalam sambutan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, tadi malam.

Putri Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ini DPR dapat menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta memperjuangkan aspirasi rakyat demi mewujudkan tujuan bernegara.

Dia menandaskan, walaupun fungsi-fungsi di DPR akan berjalan secara dinamis, jangan sampai hal tersebut menimbulkan perpecahan dan justru kontraproduktif dengan tugas sebagai wakil rakyat.

“Kekritisan kita, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi dan menjalankan mekanisme checks and balances, haruslah selalu konstruktif dan membangun peradaban demokrasi di Indonesia,” katanya.

Puan lantas meminta DPR menjaga bersama kepercayaan yang telah diberikan rakyat tersebutmelaluikerjakeras, kerja cerdas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan peran DPR yang dapat memenuhi aspirasi dan harapan rakyat.

Mantan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko PMK) ini juga menegaskan bahwa DPR tidak antikritik. Namun, dia mengharapkan masyarakat tidak mudah terjebak pada penilaian yang bersifat apriori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR serta dapat bersikap objektif dalam menilai kinerja kita semua.

“DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat, sehingga Gedung DPR adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, kita akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan yang kita terima dari masyarakat,” paparnya.

Wakil Ketua DPR yang mewakil Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, menyatakan kesiapannya membantu Puan Maharani memimpin DPR untuk lima tahun ke depan. Rachmat bersama pimpinan DPR lain siap menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama.

“Kita semua bersepakat untuk bekerja sama antara ketua dan wakil ketua,” ujarnya. Pengamatkomunikasipo litik Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing menilai Puan merupakan sosok yang cukup berpengalaman dalam perpolitikan Tanah Air, khususnya di PDIP.

Puan telah mengalami proses politik cukup lama di internal PDIP. Selain itu, dengan jabatan terakhirnya sebagai menko PMK, kemam puan Puan dinilai sudah cukup teruji. Dengan pengalamannya di parpol dan eksekutif itulah, Emrus menilai Puan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memegang kendali pucuk pimpinan di DPR.

“Karena itu, Puan harus bisa mengoptimalkan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki selama ini untuk bisa memulihkan imej DPR yang selama ini dipandang negatif masyarakat. Kita harus jujur, imej institusi DPR tidak menggembirakan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Puan untuk mengembalikan marwah DPR menjadi benar-benar terhormat,” ujar dia.

Seperti diketahui, Puan otomatis terpilih sebagai ketua DPR karena sesuai dengan revisi Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), partai pemenang berhak atas posisi ketua DPR. Adapun wakil ketua DPR diambil dari lima fraksi peraih kursi terbanyak pada Pemilu Legislatif 2019.

Penetapan nama-nama pimpinan DPR tersebut diambil dalam rapat konsultasi peng ganti rapat Bamus (Badan Musyawarah). Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe menjelaskan, rapat sekaligus menetapkan tanggal pengambilan sumpah janji ketua dan wakil ketua definitif yang sudah ditentukan akan dilakukan tadi malam.

Awalnya nama-nama wakil ketua yang mendampingi Puan belum lengkap karena PKB belum menentukan nama. Kemarin sore PKB baru memutuskan bahwa Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mewakili PKB duduk di kursi pimpinan DPR. Hal ini diputuskan lewat forum rapat internal PKB.

“Barusan kita selesai rapat dan surat sudah dikirim ke Sekjen (Sekretaris Jenderal) ya, dari PKBdarirapatsemuakarenakita fraksi juga dipanggil memutuskan Gus Ami untuk men jadi bagian dari pimpinan DPR,” kata Ketua DPP PKB Cucun A Syamsu rizal di Jakarta, kemarin. Cucun menjelaskan, dipilihnya Cak Imin ini karena PKB ingin menjadi bagian dan ikut berkontribusi terhadap kemajuan kelembagaan DPR yang selama ini menurut PKB sudah luar biasa.

Perempuan Pemimpin Parlemen

Perempuan yang mencatatkan diri sebagai pemimpin parlemen sudah banyak me warnai politik di berbagai negara. Beberapa nama dimaksud antara lain Soong Ching-ling yang pada 6 Juli 1976 terpilih memimpin Kongres Rakyat China hingga Nancy Pelosi pada Januari 2019 dipercaya memimpin House of Representative Amerika Serikat (AS).

Presiden Singapura Hali - mah binti Yacob juga awalnya seorang kepala parlemen. Tapi, dia mencopot jabatannya sendiri pada 7 Agustus 2017, juga keanggotaannya di People’s Action Party (PAP), agar dapat mencalonkan diri menjadi presiden. Sebelumnya dia menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga Singapura.

Halimah dinominasikan sebagai kepala parlemen oleh Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, pada 8 Januari 2013 setelah Michael Palmer terlibat skandal hubungan di luar nikah. Dia di ang kat enam hari kemudian dan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala parlemen di Singapura.

“Saya bangga menjadi bagian dari Singapura yang menghargai dan menghormati perbedaan, tidak hanya di ujung bibir, tapi juga di keseharian,” ujar Halimah pada 2017, dikutip The Straits Times. Takdir serupa juga dialami Nancy.

Dia merupakan satusatunya perempuan yang terpilih menjadi kepala parlemen di sepanjang sejarah perpolitik an AS pada 3 Januari 2007. Saat itu dia mengalahkan John Boehner dengan perolehan suara 233 berbanding 202. Politisi dari Partai Demokrat itu lalu terpilih lagi tahun ini. Fauzia Zainal juga mewakili kaum perempuan Bahrain di kursi tertinggi badan legislatif.

Dia mengalahkan dua politisi laki-laki lainnya dengan perolehan suara 25 dari total 40 ang gota parlemen, enam anggota merupakan perempuan, pada akhir tahun lalu. Kemenangan itu disambut baik oleh Raja Hamad bin Isa al-Khalifa.

“Terpilihnya perempuan menjadi Kepala Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah kemajuan dan kebanggaan bagi Kerajaan Bahrain yang selalu berupaya memperdayakan perempuan,” ujar Raja Hamad, dilansir The National. Ucapan selamat juga disampaikan kubu oposisi dan Menteri Hukum Khalid bin Ali al-Khalifa.

Sejarah baru juga dicatat India. Meira Kumar menjadi perempuan pertama India yang terpilih sebagai kepala par le men pada 2009-2014. Tugas nya saat itu tidak mudah. Sebab, parlemen India mengalami kekacauan akibat berbagai seng keta saat berada di bawah pemimpin komunis Somnath Chatterjee.

Margaret Nasha juga diangkat menjadi kepala parlemen Bostwana pada 2009-2014. Dia menjadi simbol kesetaraan gender di Bostwana menyusul semakin surutnya jumlah perempuan di dunia politik. “Saya merasa terhormat dapat menjadi perempuan pertama yang ditun juk sebagai kepala Majelis Nasional,” katanya.

abdul rochim/ kiswondari/muh shamil