Edisi 02-10-2019
Integritas Instansi Makin Membaik


JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018.

Hasilnya, integritas instansi pemerintah semakin membaik. Direktur Litbang KPK Wa - wan Wardiana mengatakan, survei itu dilakukan terhadap 20 pemerintah provinsi (pemprov) serta enam kementerian atau lembaga (K/L)dengan jumlah 130 responden pada setiap instansi.

Secara umum, ungkap Wawan, terdapat kenaikan angka integritas dibandingkan dengan indeks SPI 2017. “Ratarata tahun 2017 itu nilainya 66, sekarang 68,75. Artinya, ada peningkatan dengan sebelumnya,” tandas Wawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Survei itu, lanjutnya, ditujukan untuk memberikan gambaran umum permasalahan integritas di setiap kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Dari survei itu terlihat nilai indeks integritas SPI 2018 tertinggi diraih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dengan nilai 78,26 dan terendah adalah Mahkamah Agung dengan nilai indeks integritas 61,11.

Wawan mengungkapkan, survei juga ditujukan untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi guna meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi. Selain itu, survei tersebut juga dilakukan guna mendorong kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi.

Adapun aspek penilaiannya meliputi budaya organisasi dalam merespons ada praktik suap, gratifikasi, serta keberadaan calo. Kemudian, sistem antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) misalnya mengukur nepotisme penerimaan pegawai atau promosi jabatan, serta pengelolaan anggaran seperti penyelewengan anggaran baik perjalanan dinas fiktif atau honor fiktif.

Secara umum hasil SPI menemukan sekitar 22% responden pernah mendengar atau melihat keberadaan calo. Kemudian, 25% responden pernah mendengar atau melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai.

Sebanyak 5,6% responden internal pernah mendengar atau melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi. Selanjutnya sekitar 21% responden internal juga cenderung percaya bahwa suap atau gratifikasi memengaruhi kebijakan karier di lembaganya.

Terkait gratifikasi, sebanyak 25% responden pengguna layanan melihat atau mendengar pegawai menerima suap atau gratifikasi. Perolehan indeks integritas SPI 2018 dipimpin oleh Pemprov Jawa Tengah dengan nilai 78,26, disusul Pemprov Jawa Timur 74,96.

Kemudian Kementerian Kesehatan 74,75, Pemprov Sumatera Barat 74,63, Pemprov Gorontalo 73,85, Pemprov Kepulauan Riau 73,34, Pemprov Nusa Tenggara Barat 73,13, Pemprov Jawa Barat 72,97, dan Kementerian Keuangan 70,2.

Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan 68,76, Pemprov DKI Jakarta 68,45, Pemprov Nusa Tenggara Timur 67,65, Pemprov Kalimantan Timur 67,55, Kementerian Perhubungan 66,99, Pemprov Bengkulu 66,47, Pemprov Sumut 66,13, Pemprov Kalimantan Tengah 66, Pemprov Banten 65,88, Badan Pertanahan Nasional 64,67, Pemprov Aceh 64,24, Pemprov Jambi 63,87, Pemprov Sulawesi Selatan 63,85, Pemprov Riau 62,33, serta MA 61,11.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap capaian SPI tersebut dapat meningkatkan IPK guna mengintegrasikan dengan capaian monitoring center for prevention (MCP) koordinasi supervisi pencegahan KPK.

“Tujuannya apakah sinkron atau tidak? Kalau ternyata nilai MCP-nya tinggi, tapi nilai SPInya rendah, bisa jadi administratifnya saja yang baik, tetapi pelaksanaannya belum baik,“ tandasnya.

Karena itu, Alex menambahkan, hasil survei ini agar ditindaklanjuti oleh semua peserta dengan membuat sistem atau program pencegahan korupsi di instansinya masing-masing. “Tujuannya adalah untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi. Kesadaran ini diharapkan mendorong inisiatif peserta untuk melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi,” katanya.

sindonews