Edisi 02-10-2019
Jepang Naikkan Pajak Penjualan Jadi 10%


TOKYO - Jepang akhirnya menaikkan pajak penjualan menjadi 10% dari 8% kemarin setelah dua kali ditunda.

Langkah ini dianggap penting untuk membenahi kondisi keuangan di negara itu, namun dapat mengakibatkan resesi karena melemahkan sentimen konsumen. Pemerintah telah menerapkan berbagai langkah mencegah tekanan terhadap konsumsi seperti yang pernah terjadi saat kenaikan pajak pada 2014 yang memicu pelemahan ekonomi.

Tayangan televisi me - nun jukkan gambar-gam bar saat antrean konsumen mem - beli berbagai barang se perti wi - ne, kosmetik, dan per hias an se - be lum terkena ke naikan harga. “Saya sedikit khawatir apa kah saya dapat membeli ini pa da tingkat pajak 8%, tapi se ka rang saya senang bahwa saya mem - belinya,” tutur wanita ber umur 45 tahun yang mem beli kasur se - harga USD647 di pusat perbe lan - jaan di Tokyo, Jepang, kema rin.

Saat pemerintah menaik kan pajak menjadi 8% dari 5% pada April 2014, para kon su men melakukan pembelian di menit terakhir dan kemudian terjadi penurunan belanja kon sumen. Kenangan pahit itu membuat Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe me nun da dua kali kenaikan pajak jadi 10% hingga 1 Oktober.

Namun, tingkat pajak yang lebih tinggi itu masih akan menekan ekonomi saat pertumbuhan global melemah dan konflik dagang semakin meng kha wa tirkan. Abe menjelaskan, kenaikan pajak akan membantu men da - nai layanan keamanan sosial pada masyarakat yang se ma kin tua di Jepang, termasuk meng - gratiskan pendidikan pra se ko - lah, menurunkan pre mi asu ran - si layanan lanjut usia (lansia), dan menyediakan da na untuk lansia dengan tun jang a n pen - siun rendah.

“Ini akan menjadi langkah terkait sistem asuransi untuk semua generasi hingga anakanak dan lansia dapat me ra sa - kan kemudahan. Untuk ber ba - gai dampak dari kenaikan pa jak, kami akan mengambil se mua langkah yang me mung kin kan,” tutur Abe, dilansir Reuters.

PM Abe berharap kenaikan pajak dapat meningkatkan pen - dapatan negara untuk mem - bayar utang publik yang men - capai lebih dari dua kali ukuran ekonomi Jepang se be sar USD5 triliun. Para pembuat kebijakan bank sentral dan pemerintah Jepang memperkirakan dam - pak dari kenaikan pajak ini jauh lebih kecil dibandingkan ke - naikan pajak sebelumnya.

Untuk meringankan beban ru mah tangga berpendapatan ren dah, beberapa makanan dan mi - num an nonalkohol akan dike - cua likan dari ke naikan pajak. Pemerintah juga telah me - nyediakan 2 triliun yen (Rp262 triliun) untuk berbagai diskon dan voucher belanja saat kon su - men berbelanja.

Dana lain sebesar 300 miliar yen akan di kucurkan untuk keringanan pajak bagi pembelian perumahan dan mobil. Meski demikian, langkah tersebut mungkin tidak cukup untuk mendorong konsumsi. “Pengurangan tingkat pajak dan sistem poin mungkin mem batasi dampak pada kon sumen.

Namun, sentimen kon s umen cen - derung mem bu ruk dan setelah kenaikan pa jak akan me menga - ruhi ak ti vi tas eko no mi,” ujar Koya Miyamae, ekonom senior di SMBC Nikko Securities. Jika dampaknya lebih besar dari yang diperkirakan, pemerintah menyatakan siap menerap kan langkah-langkah tambah an.

“Saya akan mengambil inisiatif untuk memeriksa si - tuasi ekonomi dari dekat dan mengambil langkah-langkah eko nomi tambahan secara flek - sibel jika perlu,” kata Men teri Ekonomi Jepang Ya sutoshi Nishimura. Motohiro Kurosawa dari Fritei, restoran yang menjual roti isi daging babi di Tokyo, berupaya menyesuaikan de - ngan kebijakan kenaikan pajak tersebut.

Di restoran itu Kurosawa harus menerapkan dua ting kat pajak yakni 8% untuk pembeli yang membawa pu lang makanan dan pajak 10% untuk pembeli yang makan di dalam restoran tersebut. “Salah untuk menetapkan dua tingkat pajak.

Hidup akan lebih mudah jika ini diterapkan sama,” ungkap Kurosawa pada Reuters . Kurosawa pada Juni me nge - luarkan dana 200.000-300.000 yen untuk membeli sis tem pen - catat uang tunai elek tronik baru untuk me nangani ber ba gai tran saksi yang rumit.

“Ini investasi karena penjualan kami se - besar 33 juta yen per tahun,” ujar Ku rosawa. Pemerintah menawarkan sistem poin yang dapat ditukar untuk diskon bagi para kon su - men yang menggunakan cara pembayaran nontunai di ber ba - gai toko kecil. Program ini ber - laku hingga sembilan bulan mendatang.

Meski cara ini dapat mendorong daya saing bagi bisnis, namun kurang ber ampak pada para konsumen yang selama beberapa dekade mengalami deflasi. Beberapa pengelola toko besar telah menawarkan sejumlah diskon untuk pem ba yar an nontunai. Bisnis lain ha nya menurunkan harga untuk menarik para konsumen.

“Ini dapat memicu persaingan harga dan mendorong deflasi. Perusahaan-perusahaan kecil dengan daya saing rendah dapat kalah bersaing,” ungkap Yukio Kawano, kepala Asosiasi Supermarket Jepang. Jaringan restoran Sukiya mempertahankan harga termasuk pajak untuk se mang kuk nasi gyudon biasa dengan daging sapi seharga 350 yen mes ki tingkat pajak penjualan se besar 10%.

McDonaldís di Je pang juga mempertahankan harga untuk konsumen yang ma kan di restoran dan sekitar 70% menu tidak berubah har ganya. Kawano memperingatkan, langkah tersebut akan me mu - dah kan para konsumen, na mun akan mengurangi laba bagi bis nis.

Jaringan supermarket Yao ko Co telah bersiap meng ha dapi kenaikan pajak selama se tahun de - ngan menerapkan sis tem kas baru senilai 700 juta yen. Peru sa - haan itu juga telah melakukan pe - la tihan bagi para karyawan, ber - koordinasi de ngan 300 mi tra bis - nis, dan mengubah harga produk.

“Bahkan bagian penjualan di supermarket kami masih bingung dengan barang-ba rang yang terkena tingkat pa jak lebih rendah,” tutur Yukio Tanita, ma najer umum stra tegi penjualan di Yaoko. Misalnya, sake manis yang dianggap minuman alkohol akan terkena pajak 10%, tapi sake manis dengan perasa hanya terkena pajak 8%. Pasta gigi terkena tingkat pajak 10%, tapi tablet layanan bau mulut terkena pajak 8%.

syarifudin