Edisi 02-10-2019
PDIP Legawa, Golkar-Gerindra Bersaing Ketat


JAKARTA – Perebutan kursi pimpinan MPR 2019-2024 diprediksi berlangsung sengit. Gerindra dan Golkar diperkirakan saling ngotot mendudukan kader mereka menjadi MPR-1.

Sebanyak 711 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemarin resmi dilantik untuk masa tugas 2019-2024. Mereka terdiri atas 575 anggota Dewan Perwakilan Rak yat (DPR) dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI ayat 7 bahwa ketua MPR dipilih secara musyawarah mu fakat dan ditetapkan dalam Si dang Paripurna MPR. Apabila musyawarah mufakat tidak ter capai, pemilihan ketua MPR di lakukan dengan mekanisme pemungutan suara.

Pemilihan ke tua MPR sendiri dijadwalkan akan dilangsungkan pada Jum at (3/10). PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu tampak nya tidak akan ngotot untuk mengajukan nama calon untuk menduduki kursi ketua MPR. Apalagi, PDIP telah berhasil menempatkan Puan Maharani se bagai ketua DPR 2019-2024.

“Saya rasa kita ingin semua ini ber jalan dengan baik. Tidak ju ga kita ingin semuanya,” ujar Wakil Sekjen PDIP Perjuangan Utut Adianto dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDI Per juangan DPR, Kompleks Par le men, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Ok tober 2019.

Utut mengatakan bahwa hal penting yang ditekankan PDI Perjuangan kepada ketua MPR ke depan adalah kalau nantinya sudah disepakati pimpinan baru, maka agenda untuk mem perjuangkan kembali haluan negara harus bisa menjadi ke sepakatan bersama.

Utut berharap pemilihan ke tua MPR bisa berlangsung de ngan cara musyawarah mufakat. ”Kalau yang kita dengar kan ada Pak Bambang Soesatyo, ada Cak Imin, ya tentu ini kita eng gak bisa ngomong sekarang. Kita kan harus rembukan,” kata nya.

Partai Gerindra mene gas - kan pantas mendudukkan kadernya sebagai ketua MPR mengingat partai besutan Pra - bo wo Subianto tersebut men - da patkan suara terbanyak ke - dua setelah PDIP dalam Pemilu 20 19. Jika PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 menda patkan kursi ketua DPR, maka Gerindra sebagai runner-up pan - tas mendapatkan kursi ketua MPR.

Gerindra pun mengaku bakal berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPR. Apalagi, nama Ahmad Mu zani yang bakal diusung sebagai calon ketua MPR telah mempunyai track record jelas sebagai wakil ketua DPR periode 2014-2019.”

Kami punya calon pimpinan MPR namanya Bapak Ahmad Muzani. Insya Allah, kami akan berjuang sekuatnya untuk mewujudkan bah wa pimpinan MPR dari Gerindra,” kata Juru Bicara Partai Gerindra Andre Rosiade beberapa waktu lalu. Andre menegaskan, saat ini komunikasi terus digalang Gerindra dengan fraksi lain di DPR.

Selain itu, Gerindra juga melakukan lobi dengan ang - gota DPD. ”Kan ada sembilan fraksi, ada perwakilan DPD, nanti ka mi musyawarah, lobilobi. Insya Allah, kita lihat nanti per kem bangannya. Yang jelas Gerindra punya calon namanya Ahmad Muzani,” tegas Andre.

Wakil Ketua Koordinator Bi dang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska menye but - kan, Air langga Hartarto telah sepakat untuk mengusulkan nama Bam bang Soesatyo men - jadi ketua MPR periode 2019- 2024. ”Ketua Umum Partai Golkar Air langga Hartarto setuju meng usulkan Bamsoet men ja di ketua MPR dari unsur Partai Golkar.

Sebagai kader terbaik yang siap ditem pat kan di mana pun oleh partai, insya Allah Bam soet bersedia. Pengalaman, sepak terjang, dan ke ta jaman insting politik Bam soet sangat diperlukan oleh MPR RI yang pada periode 2019-2024 nanti akan memainkan banyak peran penting dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945,” ucap Darul Siska.

Bamsoet yang sebelumnya sempat bersitegang dengan Air langga Hartarto seiring ren ca nanya maju sebagai calon ke tua umum Golkar mengaku kini sudah sepakat untuk menurunkan tensi (cooling down) terkait hubungan politiknya dengan Airlangga.”Saya memutuskan untuk cooling down,” ujarnya.

Jimmly Yakin Perwakilan DPD Bisa Jadi Ketua MPR

Senator DKI Jakarta Jimmly Asshiddiqie baru saja dilantik. Banyak hal yang ingin digagas Jimmly untuk DPD periode 2019-2024. Satu di antaranya terkait kekompakan DPD yang tidak pernah terjadi di periode sebelumnya. Jimmly pun meng gagas agar perwakilan DPD bisa dipilih sebagai ketua MPR karena DPD merupakan fraksi terbesar.

“Kekompakan, jadi DPD itu adalah simbol persatuan bangsa. Karena dia berasal dari 34 provinsi di te ngah hubungan antaretnis, an taragama yang sedang retak pas capilpres dan itu tercermin di manamana, termasuk di Papua. Jadi, DPD itu cermin dari persatuan Indonesia,” kata Jimmly seusai pelantikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Karena itu, lanjut Jimmly, dia berharap DPD periode sekarang bisa kompak, apalagi dalam waktu dekat akan ada pemilihan ketua MPR. DPD sebagai fraksi terbesar di MPR dengan 136 anggota DPD semestinya bisa menentukan siapa yang jadi ketua MPR.

“Kalau kompak bisa di tawarkan bahwa karena semua partai sudah punya wakilnya di ke pe mimpinan MPR, maka sekarang kesempatan yang akan menjadi ketua MPR ya DPD. Jadi harus kompak nih DPD. Gitu kira-kira,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Soal siapa yang akan mewakili, Jimmly menjawab hal itu belum diputuskan. Yang jelas, dalam Tata Tertib (Tatib) DPD disebutkan bahwa pim - pinan DPD tidak boleh merangkap jadi pimpinan MPR. Namun, itu semua diserahkan kepada seluruh anggota DPD, tergantung perkembangan di forum nanti.

“Saya berharap mudahmudahan baik DPD, DPR, MPR bisa kompak, bisa bersinergi, jangan kayak sek ar ang DPR selalu mengesampingkan peran DPD. DPD di anak tirikan da lam forum MPR. Nah, itu kalau bisa periode sekarang ini periode yang riskan untuk ber kon flik. Konflik sudah ter lalu ba nyak, sudah saatnya kita rekonsiliasi,” harap mantan ke tua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu.

abdul rochim/ kiswondari