Edisi 02-10-2019
Penataan Kota Harus Dibarengi Penegakan Hukum


Kota Bekasi merupakan kota penyangga yang berbatasan langsung dengan Jakarta.

Memiliki berbagai macam permasalahan seperti kemacetan, pertumbuhan penduduk, banjir, dan sebagainya. Menjadi kota metropolitan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus berbenah dari berbagai bidang mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Bagaimana penataan Kota Bekasi ke depan, berikut petikan wawancara KORAN SINDO dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Apa persoalan utama Kota Bekasi?

Ada beberapa persoalan krusial yang dihadapi Kota Bekasi di antaranya penataan estetika kota. Terkait penataan kota inilah, beberapa waktu lalu Bekasi di-bullydi media sosial. Bullyini merupakan bentuk ketidakseriusan Pemkot Bekasi dalam menata kota sejak berpuluh-puluh tahun lalu.

Saat ini sangat penting dibentuk regulasi yang mengikat kami sebagai penyelenggara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan hukum dalam menata kota. Sebagai penyelenggara pemerintah, kami harus menerapkan proses pembangunan masyarakat dalam segala hal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga penataan kota ke depan semakin tertata dengan baik.

Langkah penataan kota yang konkret seperti apa?

Untuk mewujudkan penataan kota, solusi yang sedang kami selesaikan sekarang adalah penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Contohnya, pembongkaran bangunan liar yang berdiri di ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan.

Kami juga menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), persiapan regulasi yang harus sesuai, dan proses kelayakan dalam pembangunan di Kota Bekasi. Bila RDTR dan regulasi ini telah siap dijalankan, tentunya penegakan hukum semakin mudah.

Kemudian apalagi?

Di tahun kedua kepemimpinan saya ini ada enam program strategis yang sudah digarap sejak 2018 hingga 2023. Program strategis itu mengacu pada visi dan misi Kota Bekasi Sehat, Cerdas, Ihsan, dan Kreatif. Program ini dikorelasikan dengan semua kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan warga Bekasi.

Untuk program kerja Kota Bekasi Cerdas meliputi pendidikan gratis 12 tahun dengan menggratiskan seluruh jenjang pendidikan sekolah negeri, termasuk SMA/SMK yang kini kewenangannya di pegang langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Kebijakan ini yang sedang kita upayakan.

Cara menggratiskan SMA/SMK itu bagaimana?

Kami sedang meminta kompensasi dana perimbangan dari Jawa Barat yang berasal dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk menggratiskan SMA/SMK sederajat. Apalagi, Kota Bekasi menjadi daerah penyumbang PKB BBNKB terbesar kedua di Jawa Barat dengan nilai pendapatan berkisar Rp1,8 triliun per tahun.

Dari total penghasilan PKB dan BBNKB kemudian dibagi 70% untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 30% untuk Pemkot Bekasi. Saya menilai dana perimbangan itu dirasa cukup untuk menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK sederajat di Kota Bekasi.

Selain pendidikan, program apa lagi?

Selain pendidikan, program Kota Bekasi Cerdas juga akan menyasar tindak lanjut program “Smart City” dengan energi terbarukan berbasis teknologi informasi berupa akselerasi pemecahan persoalan-persoalan publik yang sudah berjalan.

Saat ini ruang komando (Patriot Operation Center) merupakan basis recording data, jadi informasi pengambilan keputusan akan sepengetahuan masyarakat. Program kerja selanjutnya adalah Kota Bekasi Sehat yang merujuk pada penyempurnaan layanan berobat gratis Kartu Sehat berbasis nomor induk kependudukan (KS-NIK).

KS-NIK adalah kegiatan akselerasi para kepemimpinan saya di periode sebelumnya. Tinggal menyempurnakan sistem layanannya dan saat ini sudah dirasakan masyarakat Bekasi.

abdullah m surjaya