Edisi 02-10-2019
17 Perusahaan Penyebab Karhutla Digugat


JAKARTA–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengejar para pelaku perusakan lahan dan hutan di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Hingga saat ini KLHK telah menggugat pidana pada 17 perusahaan tersebut. Ke-17 perusahaan itu diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan. Secara total ada 25 perusahaan yang digugat pidana oleh KLHK. Ke-25 perusahaan itu digugatn karena me lakukan perusakan hutan dan lahan.

“Ada 17 gugatan terhadap karhutla, totalnya ada 25 gugatan lain perusahaan, tidak hanya karhutla saja dan gugatan paling banyak adalah karhutla. Kenapa? Karena karhutla ini suatu tindak pidana, suatu kejahatan berdampak luas. Ini prioritas kami.

Karena dari 17 gugatan pidana itu, ada sembilan yang susah inkracht dengan gugatan senilai Rp3,15 triliun. Ini sedang kami lakukan pro ses percepatan eksekusinya,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Kantor KLHK, Jakarta, kemarin.

Ridho mengatakan, pihak - nya saat ini sedang melakukan eksekusi dari hasil putusan peng adilan negeri terhadap gu - gatan KLHK. “Kita eksekusi, ada sembilan yang sudah in - kracht bernilai Rp3,15 triliun. Saat ini kami sedang melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang sudah inkracht .

Langkah yang kami lakukan karena eksekusi ini dilakukan peng adilan negeri, maka ketua peng adilan negeri itu berwe - nang mengeksekusi. Kami ber - koordinasi dengan ketua peng - adilan negeri, intensif sekali ko - munikasi kami agar dipercepat eksekusi ini,” ujarnya.

Kemudian, katanya, dari ha - sil gugatan yang baru disetorkan ke rekening negara, yakni PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) baru sekitar Rp78 mi liar. “Tapi kan proses yang lain masih berlangsung, contoh kami dengan Pengadilan Negeri Nagan Raya di Aceh akan segera mengeksekusi sekitar Rp360 miliar terhadap kasus karhutla di lokasi PT Kalista Alam.

Saat ini pada tahap penilaian aset per usahaan yang harus dilelang untuk membayar ganti rugi,” ung kapnya. Ridho juga menjelaskan, ada tiga instrumen penegakan hukum yang digunakan KLHK dalam penegakan hukum karhutla ini.

Pertama, sanksi administratif. Sanksi administratif ini bisa dilakukan pemerintah.

“Jadi, paksaan pemerintah pada perusahaan untuk memperbaiki kinerja pencegahan karhut la. Ada juga disanksi adminis tratif ini, yakni pencabutan izin,” katanya. Jika perusahaan tidak mau mematuhi sanksi yang diberikan, bisa dipidanakan. Karena su dah ada satu kasus, yakni PT Kasuari Unggul.

“Di lokasi mereka itu terbakar, kemudian kami perintahkan mereka melakukan upaya perbaikan khususnya penanggulangan dan pencegahan karhutla, tapi mereka tidak lakukan sehingga kami pidanakan, kami perdatakan mereka,” ujarnya.

Kedua, instrumen perdata. Instrumen ini menggunakan hu kuman berupa ganti rugi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Ketiga, hukum pidana. “Kami bersama kepolisian untuk penegakan hukum pidana.

Ada yang sudah disidang, ada de lapan yang sudah ter sang kadan akan bertambah. Kami pemerintah berkomit men melakukan penegakan hu kum sekeras-kerasnya bagi para pelaku ke jahatan karhutla karena berdampak sangat serius bagi kesehat an masyarakat lang sung, ber dampak pada perekonomian, ekosistem rusak, trans boundary, maka kita te gas,” katanya.

Ridho mengatakan, selain gu gatan pidana, hingga 1 Oktober 2019 tercatat 64 per usa ha an penyebab karhutla telah di segel. “Ada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur,” ungkap nya. Jumlah ini akan terus bertambah karena ada Tim Gakkum KLHK yang masih terus bekerja.

“Jadi, di Jambi akan ber - tambah, di Kalteng juga masih bertambah. Saya sampaikan, meskipun api sudah padam, kan jejaknya masih ada, jejak kar - bon masih ada, jejak digital juga masih ada,” ujarnya. Dari 64 perusahaan yang di - segel, terdapat juga perusahaan Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.

Sedikitnya ada 20 perusahaan asing ikut disegel. “Jum lah ini akan terus bertambah, kita masih bekerja. Kami akan terus mengejar pihak yang bertanggung jawab melakukan ganti rugi. Walaupun ada kendala, kami tidak akan menyerah. Ada satu yang sudah memba yar ganti rugi,” katanya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dari pantauan citra satelit Modis-catalog LAPAN menunjukkan kualitas udara membaik seiring dengan turunnya jumlah titik panas (hotspot) di Sumatera dan Kalimantan. “Titik panas cenderung turun, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Ka - li mantan Tengah (Kalteng).

Masih banyak titik panas atau hots pot di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 menunjukkan tingkat baik,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo. Agus menjelaskan, dari data terakhir kemarin tercatat titik panas berjumlah 673.

Titik panas tertinggi teridentifikasi di Kalimantan Selatan dengan 141 titik, Kalimantan Tengah 63 titik, Sumatera Selatan 63 ti tik, dan Jambi 15 titik. Sedangkan Riau dan Kalimantan Barat ti dak terdeteksi adanya hotspot . “Luas hutan dan lahan di selu ruh wila - yah Indonesia sejak awal tahun 2019 yang terbakar men capai 328.724 ha.

Semen tara kar hutla juga masih terjadi di ka w asan Gunung Merbabu dan Sum bing di Jawa Tengah,” ujar nya. Operasi Teknologi Modifika si Cuaca (TMC) pun masih terus berlangsung, baik di Sumatera maupun Kalimantan. Kemarin, juga dikerahkan dua pesa wat di Sumatera dan Kaltim dengan total garam yang ditabur sejumlah 9.600 kg.

Salah satu hasilnya adalah hujan turun di sebagian besar wilayah Riau (Indragiri Hulu, Dumai, Pe lalawan, Kuansing, Indragiri Hilir, Siak, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir), Jambi (Merangin, Sarolangin), Kalbar (Pontianak, Singkawang, Sintang, Melawi), Kalsel (HST, HSS), dan Kalteng (Palangkaraya, Barito Selatan, dan Lamandau).

Kecenderungan titik panas yang turun, kata Agus, juga harus terus dipertahankan sehingga masyarakat dapat meng hirup udara sehat dan ber aktivitas di luar rumah. Hujan yang turun secara optimal bisa dimanfaatkan untuk memba sahi gambut de ngan sekat kanal dan embung.

“Gambut perlu di kembalikan ke kodratnya, yaitu basah dan berair sehingga tidak mudah terbakar. Usaha pembasahan gambut ini perlu dila ku kan terus menerus sehingga ta hun depan tidak terjadi keba kar an lagi,” katanya.

binti mufarida