Edisi 02-10-2019
Lonceng Kematian Nalar dan Kebebasan Akademik


“Munculnya suatu generasi baru merupakan suatu kejadian yang sangat penting di dalam perkembangan suatu masyarakat, terutama di nega ra-negara yang masih baru.

Tentunya Anda me nya dari pula bahwa dewasa ini Indonesia mempunyai suatu ge ne rasi baru yang sedang beru sa ha dengan sekuat tenaga me nya takan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Indo nesia. Saya tidak ragu-ragu bahwa Anda sekalian baik karena umur maupun karena pendidikan merupakan sebagian dari generasi baru tadi.

Perjuangan generasi baru ini merupakan pula per juangan Anda sekalian. Misi ge ne rasi muda seka - rang adalah mo dernisasi, pem ba - ngun an dan demokratisasi.” (Soedjatmoko, “Menjadi Bang - sa Terdidik menurut Soed jat - moko”, 2009) Saya tiba-tiba teringat kem - bali sosok dan pemikiran Soe - djat moko (1922-1989) tentang diskusi cendekiawan, uni ver si - tas, dan demokratisasi.

Tulisan itu ditulisnya pada 1980-an, ke ti - ka ia menjabat rektor Universitas PBB di Tokyo (1980-1987). Dia satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi rektor di kampus tersebut. Atas dasar itu - lah, yang membuat saya mem ba - ca ulang beberapa referensi Soe - djat moko dan kemudian “me - mak sa’’ saya menulis catatan sing kat ini.

Referensi Soedjatmoko adalah bacaan wajib yang harus dipahami secara men da - lam oleh siapa pun yang merasa sebagai aktivis, intelektual, atau cendekiawan. Pemikiran-pemikirannya masih relevan dijadikan analisis dalam konteks Indonesia kon - temporer. Meski refleksi pe mi - kir annya ditulis dalam ceng ke - ram an kekuasaan Orde Baru, tetapi di situlah, ia bisa me la - kukan teoritisasi empiris dari per tarungan cendekiawan da - lam pusaran kekuasaan.

Tema ini yang dalam pandangan saya tak pernah kehilangan daya tariknya dalam pertautan kekuasaan. Lalu apa kaitannya pemikiran Soedjatmoko dengan konteks sa at ini? Tentu karena sepekan ter akhir ini, riuh diskusi publik gemuruh oleh demonstrasi maha siswa dan pelajar di berbagai dae rah yang kemudian menimbulkan reaksi dari pemerintah da lam hal ini Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk membungkam gerakan protes tersebut.

Hal ini terjadi karena menristekdikti dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menahan dan menghentikan aksi-aksi demonstrasi tersebut. Lebih lanjut, Menristekdikti akan memberikan sanksi tegas bagi dosen dan rek tor yang terlibat mendukung aksi gerakan protes tersebut.

Kata Menristekdikti, tugas ma ha sis wa hanya belajar di kam pus. Dosen yang terlibat akan dibe ri kan sanksi berupa SP 1 dan SP 2. Hebatnya lagi, setelah Men ris tek dikti, giliran Men dik bud me ngeluarkan Su rat Eda ran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pen ce gah an Keterlibatan Pe serta Didik da lam Aksi Unjuk Rasa yang Be r po ten si Keke ras an, yang di ke - luar kan pada 27 Sep - tember 2019.

Kekuasaan dan Ancaman

Dua sikap menteri tersebut sangat disayangkan dan me nu n - jukkan ada ketakutan yang tinggi terhadap semakin masifnya ge - rakan protes dari mahasiswa dan pelajar. Memberikan ancaman sanksi kepada dosen bukanlah bagian dari cara berpikir aka de - mik. Kampus adalah kapitalisasi pemikiran, gagasan, dan hu ma - nis me.

Kampus bukanlah peru - sa haan yang dosen-dosennya di - setarakan dengan pegawai yang mana bosnya bisa melakukan apa pun, termasuk menge luar - kan dan memecatnya. Bahaya jika dosen, akademisi, dan inte - lek tual dikelola dengan logika-lo - gika korporat.

Hal ini akan mem - bawa kampus dalam ancaman matinya nalar dan kebebasan aka demik. Universitas dibangun oleh persemaian diskursus dan dialektika para warganya. Di sisi lain, para rektor dan pim pinan universitas tidak be - rani bersuara menanggapi an - cam an Menristekdikti.

Seolah meng afirmasi dan akan me nin - daklanjuti arahan dari menteri sebagai atasannya. Tidak ada pe - nyikapan ini tentu sangat disa - yangkan dalam kerangka kebebasan akademik, tetapi pada sisi lain sikap diam mereka bisa dipahami karena rektor dipilih de - ngan dukungan suara Men ris - tek dikti sebesar 35% dalam pro - ses pemilihan rektor.

Jadi, rektor harus tunduk dan patuh dari pemberi suaranya. Suara men - teri 35% adalah salah satu ke bi - jakan yang juga menuai protes ka rena dianggap mene ga si kan ke beradaan Senat Uni ver sitas yang memiliki suara dalam pemilihan tersebut.

Suara akademisi yang me no - lak pembungkaman gerakan pro tes itu hanya riuh ramai di me - dia sosial seperti Ins ta gram, Facebook, dan Twitter. Harus dipahami bahwa ge - rakan protes mahasiswa tidak muncul tiba-tiba alias spontan. Gerakan demonstrasi ini muncul ketika kanal-kanal lainnya di ang - gap mandul dan tak memiliki pengaruhnya.

Padahal, jauh hari sebelumnya sudah muncul berbagai tanggapan, protes, dialog, dan kritik terhadap bebera pa rancang an undang-undang (RUU) yang sedang digodok oleh DPR. Mulai dari RUU Ko mi si Pem - berantasan Tindak Pi da na Korupsi (KPK), RUU Peng ha pusan Kekerasan Seksual (PKS), revisi KUHP, dan yang lain nya.

Munculnya kritik dan ko mentar ter - sebut berasal dari ahli/pakar yang notabene adalah akademisi dari berbagai uni ver sitas yang di - dukung berbagai ka langan aktivis LSM. Suara aka de misi ini adalah suara intelektual kampus dengan kapasitas aka demik dan intelektualnya. Tetapi, itu juga tak didengar oleh DPR.

Gelisah dengan fenomena ini, ma ha siswa merasa ter pang gil me nyuarakan pemikiran dan kemandekan aspirasinya me la lui kanal publik. Pi lihan yang di ambil ke mu dian adalah de mons trasi jalanan yang bisa menekan parlemen untuk menunda pe nge sahan be bera pa RUU tersebut.

Sangat tidak ber alas an jika asumsi muncul bah wa gerakan mereka di tunggangi oleh ke pen - ting an po litik untuk me nu run - kan atau menggagalkan pe lan - tikan Jokowi. Kalaupun me reka ditunggangi itu ka rena ditung - gangi oleh kesa dar an dan pang - gil an kolektif me nyuarakan ke - ge lisahan publik terhadap tum - pul nya daya serap aspirasinya.

Lihat saja, jika benar ditumpangi oleh agenda politik, tak mungkin mahasiswa mile nial yang tak ada ri wayat dunia aktivisme kampus ikut aksi de monstrasi dengan mi litan. Kita juga bisa melihat ge - rakan #Gejayan Me mang gil (Se - nin/23-09-2019) yang secara da mai dan suka cita menolak ber ba gai revisi undangundang ter se but. Gerakan mereka tan pa ada sepatah kata pun orasi untuk menurunkan Jokowi.

Lagian, mereka juga sudah cerdas. Tak perlu rasanya diajari cara-cara kam pung an. Dalam berbagai fase pergulatan sosial politik di re publik ini, gerakan demonstrasi ja - lanan ma hasiswa selalu menjadi pilih an strategis untuk menekan pe ngua sa yang tiran dan represif.

Saya kira peta dan kondisi sosiologis ini harus dipahami oleh rezim pendidikan tinggi untuk lebih humanis dan cerdas menghadapi pola dan gerakan mahasiswa. Saya kira kurang cerdaslah de ngan model ancaman-ancaman seperti itu. Cukup mengimbau agar aspirasi mahasiswa dan dosen bisa dikawal dengan aman, independen, damai, dan tanpa ke kerasan sehingga pernya ta - an nya akan kelihatan lebih ele - gan, cerdas, dan respek ke ge - rakan ma hasiswa.

Jika memang ada dosen yang benar-benar di - beri kan sanksi oleh rektornya ka rena dianggap mendukung ge rakan mahasiswa, tunggu saja wak tu nya mahasiswa-maha sis - wa dan dosen akan bersatu di dunia ma ya dan dunia jalanan. Di era me dia sosial saat ini tak sulit mela ku kan konsolidasi untuk mela ku kan mobilisasi gagasan maupun massa.

Kampus, Ruang Publik, dan Demokratisasi

Kampus hidup dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Dalam sejarahnya, keberadaan universitas tak bisa dilepaskan dari perkembangan sosial masyarakatnya. Jika ada yang mengatakan bahwa mahasiswa kembali kekampus untuk belajar.

Ini adalah bagian dari konservatisme berpikir, kampus hanya sebagai me na - ra gading. Sejarah republik ini se - lalu menunjukkan bahwa kam - pus berada paling terdepan da - lam momen-momen penting per gulatan kekuasaan. Mulai dari generasi cendekia Boedi Oeto mo 1908, generasi Sumpah Pe muda 1928, generasi 1966, 1974, 1978,1990-an, 1998, hing ga generasi 2019 saat ini.

Dengan logika apa pun melokalisasi mahasiswa hanya di kampus justru adalah cara berpikir ahis - to ris yang sejatinya itu kemudian menafikan peran-peran historis mahasiswa. Kampus itu adalah ba gian dari ruang publik yang memiliki tugas mengontrol dan mengkritisi ruang publik. Kampus itu melekat (embedded) dengan masyarakat. Kampus di - biayai oleh uang rakyat.

Kewajiban kampus adalah memberikan kontribusinya untuk rakyat dan publik. Bayangkan jika tugas dan kontrol kekuasaan sudah tidak mempan lagi oleh parlemen ka - re na mereka juga ikut ber se kong - kol dengan kekuasaan, kepada siapa lagi peran kontrol tersebut bisa diberikan? Keberadaan pers dan media juga dipertanyakan karena juga sudah menjadi ba gi - an korporatisme kekuasaan.

Akan semakin tragis jika kampus juga adalah bagian dari kekuasaan. Di situlah, kampus sudah ke - hi langan raison d’etre-nya. Kampus sudah kehilangan elan vitalnya dalam peran di ruang publik. Demonstrasi jalanan pada 23-24 September 2019 adalah cara dan pilihan di mana nalar intelektualisme ditunaikan.

Ini adalah bagian merawat nalar dan kebebasan akademik yang harus tumbuh subur di kampus seka li - gus antitesis dari modus ope ran - di rezim pendidikan tinggi yang ber upaya meredam dan me - main kan kekuasaannya. Nalar intelektual dan kebebasan aka - demik adalah dua senyawa dalam kecendekiawanan seseorang.

Bukan ditentukan oleh kapital eko nomi pun kapital politik-ke - kuasaan. Dalam berbagai hal, suara intelektualisme dan akti - visme kampus bisa menghadapi dengan elegan ada berbagai apa - ratus penguasa yang dito pang organ dan alat kekuasaannya. Dan, lagi-lagi, kita juga sudah diajarkan betul oleh sejarah, penguasa otoriter sekalipun di negeri ini dengan dukungan militer, gerakan mahasiswa bisa menumbangkannya. Benar kata Bung Karno, Jasmerah!

RAKHMAT HIDAYAT

Sosiolog UNJ, Postdoctoral Fellow di University Tampere, Finlandia

Berita Lainnya...