Edisi 02-10-2019
Hakim Amoral, Hakim Terkutuk


Pemberitaan dan kutukan sosial terhadap Syamsul Rakan Chaniago (SRC) telah viral dimedia sosial maupun media arus utama.

SRC sebagai salah satu ha kim yang mengadili kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas nama Syaf rud din Arsyad Temenggung (SAT) dinilai bersalah.

Pertama, SRC masih tercatat sebagai pengacara di kantor pengacara Syamsul Rakan Chaniago & Associates pada saat menangani kasus BLBI.

Ke dua, SRC bertemu pengacara SAT yakni Ahmad Yani (AY) saat proses peradilan sedang ditanganinya.

Ketiga, kontak dan pertemuan SRC dengan AY terekam CCTV, berlangsung di Plaza Indonesia, pada 28 Juni 2019 pukul 17.38 sam pai pukul 18.30 WIB.

Atas fakta-fakta tersebut, maka berdasarkan Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02 /BP/ P-KY/09/2012, SRC dike na kan sanksi sedang oleh Mah ka mah Agung (MA) berupa hakim nonpalu selama 6 (enam) bulan. Spektakulerkah kasus ini? Ah, tidak.

Sama sekali tidak. Kasus serupa banyak jum lah - nya dan banyak pula variasi mau pun dinamikanya. Dari dulu hingga sekarang, bahkan di tahun-tahun yang akan da - tang, masih rentan terjadi. Pa - ra pembelajar hukum, aka de - misi, maupun praktisi sudah paham masalah demikian. Da - pat diprediksi, dalam waktu sing kat, isunya segera me - nguap.

Segalanya kembali ber - langsung sebagaimana biasa. Seolah tak ada masalah serius. Sungguh tragis dan ironis. Ha - ruskah tragedi demikian di si - kapi dengan pasrah dan diam? Penulis ingin menyorot ka - sus ini dari perspektif so sio - logi hukum dan wawasan so - sial-kebangsaan. Ada be - be ra pa catatan hu kum se ba gai bentuk sikap kri tis yang pan tas dike ta hui publik.

Pertama, layak diingat bah wa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para penggiat anti korupsi maupun publik kaget ketika SAT dibebaskan MA karena di nyatakan tidak terbukti korupsi.

Bagai petir menyambar di siang bolong. Sung guh aneh, tak masuk akal, dan di per tanyakan alasanalas an ha kim SRC mengategorikan ka sus tersebut sebagai per data. Janggal pula pen dapat hakim lainnya (Mohamad Askin) yang menyatakan ka - sus nya ter golong masalah admi nis trasi. Hanya hakim Sal - man Luthan yang ber pen da - pat ka sus tersebut tergolong ko rup si.

Karena kalah suara yakni satu dibanding dua, maka SAT bebas dari dakwaan korupsi. SAT, pengacaranya, dan kroni-kroninya tersenyum cerah, gembira ria atas vonis hakim kontroversial tersebut. Se ba liknya, bangsa ini secara k eseluruhan sedih, prihatin, ma rah, dan mengutuknya.

Kedua, patut diapresiasi kinerja MA dan Komisi Yudisial (KY) atas keberhasilannya menangani pelanggaran etik hakim SRC.

Melalui proses per si - dangan yang tidak/kurang terbuka, sampailah pada ke sim - pul an SRC dinyatakan bersa - lah. Karenanya, dijatuhkanlah sanksi kepadanya berupa ha - kim nonpalu selama enam bu - lan. Dipertanyakan, mengapa sedemikian rendah sank si - nya? Logikanya, sanksi berat (bila perlu dipecat) ditim pa - kan kepada SRC. Selain itu, ka - sus hukumnya perlu diusut tun tas. Pihak-pihak lain perlu di periksa. Diduga, ada tran - saksi suap-menyuap. Mung - kin sudah diberikan ataupun baru diperjanjikan.

Ketiga, kasus BLBI tergolong kasus besar. Banyak kerugian negara karena kasus ini.

Banyak pula pejabat pub lik, elite penguasa, dan elite pe ngu - saha diduga terlibat. Kasus demikian tidak mudah di selesaikan. KPK pun seakan kewalah an ketika harus ber ha dapan de ngan kawanan ko rup tor yang berkolusi dengan oknumoknum penguasa dan pejabat pub lik. Keberanian dan ke - ber hasilan KPK me nye ret SAT di pengadilan tindak pi - dana korupsi (tipikor) patut di apresiasi.

Penjegalan di ting kat MA oleh ha - kim-ha kim amo ral la yak dijadikan pe la jaran ber - harga. Kasus BLBI ti dak bo leh direduksi menjadi ka sus pe - langgaran etik saja. Ka sus BLBI sebagai kasus hu kum (tindak pidana korupsi) wajib diusut tuntas. Kesalahan vonis ter ha - dap SAT wajib di tinjau kembali. Persidangan tindak pidana ko - rupsi harus sampai pada ke be - naran ma teriilnya.

Keempat, pandangan hukum antara MA dan KY di satu pihak dengan KPK, penggiat antikorupsi, dan publik di lain pihak tampaknya berseberangan.

MA dan KY terpe rang kap dalam pandangan hukum yang bersifat legal-positivistik dan pola penyelesaian kasus yang parsialistik. Akibatnya, kasus yang sedemikian besar hanya tertangani sebagian ke cil saja, yakni pelanggaran etik saja, sementara itu bagian be sar lain nya menjadi tak jelas, ka - bur, dan rentan dihapus dari file perkara. Lain halnya pada KPK, penggiat antikorupsi, dan pub - lik senantiasa ber ko mit men agar kasus BLBI di adili secara tuntas, tanpa pan dang bulu. Karena itu, cara-cara penangan annya tidak cukup hanya legal-positivistik dan par sia listik, melainkan juga mesti de - ngan cara-cara extra ordinary, progresif, dan holistik.

Kelima, proses peradilan yang lazim berlangsung secara teknologis perlu dikawal agar tidak terjauhkan dari mo ra li tas sosial-kebangsaan.

Arti nya, me - ne rapkan peraturan perun - dang-undangan saja tidaklah cukup, melainkan perlu di ma - sukkan pula nilai-nilai ke ju jur - an, cita-cita bang sa, serta per - tim bangan masa depan bangsa. Dengan kata lain, penanganan kasus BLBI tidak boleh berhenti pada pem buktian ada pe lang - gar an etik saja, melainkan wajib di da sarkan pula pada suara hati, jeritan keadilan, dan moralitas sosial-kebangsaan.

Keenam, sinergitas dan progresivitas antara MA, KY, KPK, dan penegak hukum lain serta dan dukungan publik senantiasa diperlukan untuk penuntasan kasus BLBI maupun kasus-kasus korupsi lain.

Kalau sampai hari-hari ini KPK di tuding berjalan sendirian, sementara MA dan KY terkesan sekadar bekerja demi keselamatan diri, maka terkuaknya perilaku hakim amoral, hakim terkutuk, SRC, layak dijadikan momentum pembenahan dunia peradilan secara menyeluruh. Semoga.

SUDJITO ATMOREDJO

Guru Besar Ilmu Hukum UGM

Berita Lainnya...