Edisi 02-10-2019
Sengkarut CHT Perlu Segera Diselesaikan


SENGKARUT yang terjadi di industri hasil tembakau (IHT) tak melulu soal kebijakan. Namun, juga menyangkut soal lapangan kerja dan penghidupan bagi para buruh.

Indonesia Budget Center (IBC) menilai perubahan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) PMK 146 Tahun 2017 merupakan awal dari persoalan yang terjadi di IHT saat ini. Dalam aturan tersebut tertuang aturan terkait penggabungan batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun.

Sayangnya, aturan tersebut ditunda pelaksanaannya, menyusul terbitnya PMK 156/2018. “Akibatnya, ada potensi bagi negara untuk kehilangan penerimaan,” ujar Roy Salam, koordinator IBC. Tak hanya itu, puluhan ribu buruh yang sebagian masyarakat bawah terancam kehilangan pekerjaan.

Padahal, menurut Roy, jika pemerintah tetap menjalankan penggabungan batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun PMK 146, maka penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Industri pun akan bergairah sehingga lapangan kerja tetap terbuka. Pegiat antikorupsi Emerson Juntho melihat terdapat masalah mendasar soal penyimpangan atau korupsi yang menyebabkan kerugian negara atau potensi kehilangan penerimaan negara.

“Ada 3 identifikasi praktikpraktik, di mana ini punya potensi korupsi atau hilangnya penerimaan negara. Selain soal rokok ilegal dan penyalahgunaan intensif fiskal, kita melihat ada potensi penyimpangan dari pembayaran cukai rokok dari tarif terendah,” sebut Emerson.

Emerson melihat ada masalah yang cukup mendasar, yakni celah perusahaan besar asing SPM dan SKM untuk memproduksi kurang dari 3 miliar batang per tahun. Walaupun legal, dia khawatir ini adalah upaya penyiasatan pabrik rokok untuk menghindari membayar tarif cukai tertinggi.

“Paling tidak ada 2 rekomendasi, pertama yakni ada perbaikan kebijakan rokok, dibuat terbuka ke publik. Misalnya, pemerintah mendefiniskan ulang mana perusahaan kecil dan besar. Ini menjadi penting.

Kedua, mendorong keterlibatan KPK terkait upaya pencegahan dan optimalisasi penerimaan negara dari cukai rokok,” tegas Emerson. Di sisi lain, Oce Madril dari Pukat Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, yang terjadi saat ini adalah adanya problem perencanaan yang tidak baik karena kebijakan yang tidak berbasiskan praktik empiris.

“Saya lihat di kebijakan Kemenkeu, PMK saat ini memunculkan potensi korupsi kebijakan. Jadi, karena perencanaan kebijakannya tidak direncanakan dengan baik, maka kita bisa melihat ada persoalan-persoalan turunan yang akan disebabkan oleh kebijakan itu,” kata Oce.

Oce berharap, agar ke depan harus ada review yang melibatkan KPK. “Saya mengusulkan KPK untuk mengaktifkan Pasal 14 UU KPK. Mengaktifkan Pasal 14 itu berarti KPK harus me-review terhadap kebijakan cukai.

Berdasarkan review itu, KPK akan terbitkan rekomendasi revisi kebijakan kepada menteri berkaitan dengan perbaikan kebijakan yang harus dilakukan untuk celah turunnya penerimaan negara,” pungkas Oce.

anton c